Selain Corona, Dunia Juga Hadapi 5 Krisis Lainnya

  • Whatsapp
krisis corona
Ilustrasi. Foto : Ist

JAKARTA – Mungkin bisa dipahami, pandemi Covid-19 membuat banyak isu internasional lain tidak menjadi sorotan media.

Virus corona mewabah di seluruh dunia, mematikan, dan berdampak pada berbagai sisi kehidupan.

Bacaan Lainnya

Mencuatkan berbagai macam pertanyaan, tidak hanya tentang bagaimana kita menanggapi krisis corona saat awal muncul, tetapi juga tentang cara mengatur masyarakat dan cara kita menjalani urusan keseharian.

Sejumlah isu besar internasional telah tersingkirkan sejak pecahnya pandemi dan sekarang mungkin sudah terlambat untuk mengatasinya.

Beberapa pemegang tampuk pemerintahan juga berusaha memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengejar ambisi lama.

Berikut ini lima isu internasional yang patut kita perhatikan dalam pekan-pekan ke depan atau bahkan beberapa bulan ke depan.

Perlombaan senjata nuklir yang diperbarui?

Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategis, atau “New START”, yang mengatur persenjataan nuklir, di mana AS dan Rusia menggunakannya untuk saling mengancam, akan berakhir pada awal Februari tahun depan.

Waktu semakin menipis jika perjanjian tersebut ingin diperbarui. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pengendalian persenjataan yang diwariskan sejak perang dingin dan masih bertahan sampai sekarang.

Tanpa pembaruan perjanjian itu, muncul kekhawatiran nyata akan terjadi perlombaan senjata nuklir baru karena tidak adanya penghambat dan berkurangnya transparansi.

Fakta bahwa senjata esoteris seperti rudal hipersonik yang sangat cepat sedang dikembangkan menambah ancaman mengenai perlombaan senjata baru.

Rusia tampaknya bersedia memperbarui perjanjian, yang berarti prosedurnya akan sederhana.

Sementara pemerintahan Trump, tampaknya, bertekad untuk meninggalkan perjanjian “New START” kecuali jika ia dapat memperluas perjanjian tersebut dengan membawa China masuk.

Namun, di Beijing jelas, sama sekali tidak ada minat untuk bergabung dengan rezim ini. Dan sekarang sudah terlambat untuk merancang dokumen baru yang komprehensif.

Jadi, kesepakatan “New START” (yang akan berakhir pada awal Februari 2021) tampaknya akan menjadi sejarah, kecuali jika Washington berubah pikiran, atau ada pemerintahan yang baru.

Ketegangan dengan Iran meningkat?

Perselisihan atas penarikan diri sepihak AS dari perjanjian nuklir Iran atau resmi disebut Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA akan menjadi jauh lebih buruk.

Perjanjian itu ditandatangani Iran dengan negara-negara berpengaruh di dunia: AS, Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Jerman pada tahun 2015 untuk membatasi kegiatan nuklir Iran.

Saat ini masih ada embargo luas PBB yang mencegah negara-negara menjual berbagai jenis persenjataan canggih ke Teheran.

Tetapi di bawah resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir, embargo senjata ini akan berakhir pada 18 Oktober 2020.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah memperingatkan, jika AS berhasil dalam keinginannya untuk memperbarui embargo, maka akan ada “konsekuensi besar”.

Dalam hal ini, Trump ingin Eropa meminta mekanisme dalam kesepakatan nuklir yang berkonsekuensi pemberlakuan kembali sanksi ekonomi yang jauh lebih luas terhadap Iran (sanksi-sanksi yang sebagian besar dicabut setelah ditandatanganinya kesepakatan JCPOA).

Sementara ada kemungkinan walau sedikit, Rusia setuju perpanjangan embargo senjata.

AS meninggalkan kesepakatan nuklir Iran dan sejak itu berusaha untuk meningkatkan tekanan pada Teheran. Iran telah melanggar banyak ketentuan perjanjian.

Sekarang pemerintahan Trump tampaknya ingin memberi pesan bahwa Iran harus tetap berpegang pada kesepakatan bahwa AS telah meninggalkan JCPOA atau menghadapi sanksi baru.

Hubungan antara AS dan Iran akan semakin buruk serta ketegangan antara AS dan sekutu-sekutu utamanya di Eropa akan meruncing.

Sementara embargo senjata tidak juga berarti telah mengubah secara signifikan perilaku regional Iran ataupun kemampuan Iran dalam mempersenjatai proksinya.

Tawaran aneksasi Israel di Tepi Barat?

Kampanye pemilihan serentak yang telah berlangsung lama di Israel berakhir dengan bertahannya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setidaknya untuk satu periode, setelah kesepakatan pembagian kekuasaan dengan salah satu partai oposisi utama.

Terlepas dari kasus-kasus hukum yang sedang menimpanya – memang, mungkin sebagian karena mereka – Netanyahu mengusulkan agenda nasionalis yang kontroversial yakni mencakup keinginan untuk menguasai wilayah-wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, alias secara efektif menjadikan mereka bagian permanen dari Israel.

Dapat disebut, ini akan mengakhiri semua kesempatan merealisasikan “solusi dua negara” – meskipun ada satu ketentuan dalam rencana perdamaian Donald Trump – memudarkan harapan banyak orang akan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.

Palestina sudah menyatakan ketidaksetujuannya secara tegas. Sejumlah pemerintahan di Eropa dan di wilayah lain mendesak untuk berhati-hati, dalam beberapa kasus juga telah memberikan pernyataan tentang sanksi potensial jika kebijakan ini berlanjut.

Seperti biasa, sikap pemerintahan Trump akan menjadi sangat penting. Apakah AS akan secara efektif memberikan lampu hijau atau akan merekomendasikan pembatasan?

Tampak jelas bahwa Netanyahu telah didukung oleh keputusan Presiden Trump yang menyetujui penguasaan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang sudah diduduki serta untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.

Sikap AS saat ini ambigu, dengan saran bahwa AS akan mendukung aneksasi Israel di wilayah-wilayah Tepi Barat yang bersyarat namun juga setuju agar Israel bernegosiasi dengan negara Palestina.

Beberapa analis percaya bahwa setelah menggunakan isu aneksasi alias pencaplokan wilayah untuk memobilisasi dukungan nasionalis selama musim pemilu, Netanyahu mungkin akan menemukan beberapa cara untuk mundur.

Amerika mungkin akan membantu, karena tidak ada celah bahwa kaum nasionalis garis keras Israel ingin melihat negara Palestina dalam bentuk apapun.

Tapi ini akan menjadi periode yang sulit di masa yang akan datang.

Brexit masih membayangi

Brexit, istilah yang hampir dilupakan oleh sebagian besar dari kita

Tetapi jam terus berdetak: periode transisi setelah kepergian Inggris dari Uni Eropa berakhir pada 31 Desember.

Pembicaraan mengenai syarat-syarat hubungan masa depan Inggris dan Uni Eropa telah dimulai dengan cara tentatif, tetapi tidak ada indikasi bahwa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson bahkan merenungkan penundaan atau perpanjangan ke fase transisi.

Namun, pandemi Covid-19 telah mengubah seluruh konteks Brexit, paling tidak dengan memicu kemerosotan ekonomi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Tampaknya hanya ada sedikit selera di Inggris untuk menghidupkan kembali perdebatan lama. Waktunya singkat.

Sementara tanggapan awal Uni Eropa terhadap krisis Covid-19 tidak disajikan dalam sudut pandang yang menguntungkan. Dan penanganan krisis corona oleh Inggris juga bukan contoh yang baik.

Kepergian Inggris dari UE akan membebani kedua belah pihak. Mungkin situasi itu akan menghasilkan pendekatan yang lebih konsensual dalam panduan hubungan masa depan keduanya.

Namun pukulan resesi ekonomi yang membuat jalan lebih sulit, serta keputusan penting Inggris terkait ekonomi dan diplomatik – seberapa jauh mendukung Amerika? Seberapa jauh mendukung China? – akan membuat Inggris dalam sorotan yang lebih tajam

Perubahan iklim, isu terbesar

Respons global terhadap pandemi Covid-19 dalam sisi tertentu merupakan momen yang menguji kapasitas komunitas internasional dalam menghadapi tantangan internasional terbesar dan paling kompleks dari semua isu – perubahan iklim.

Dalam hal kerja sama, pengalaman Covid-19 sejauh ini menghasilkan laporan yang sangat beragam. Dan ketegangan yang cenderung bertahan di dunia pasca-pandemi akan menyulitkan banyak hal.

Mendapati “proses” perubahan iklim kembali pada jalurnya adalah satu hal – pertemuan penting, seperti konferensi iklim Cop26 PBB yang akan diadakan di Glasgow pada bulan November, telah ditunda hingga tahun depan.

Tetapi pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana pola pikir internasional akan berubah? Apakah akan ada rasa urgensi dan tujuan yang terperbarui? Dan seberapa jauh tatanan global baru akan memungkinkan kemajuan cepat dalam menangani masalah yang sangat kompleks ini?.

Pos terkait