177 Pendamping PKH Aceh Utara Dapat Perlindungan dari BPJAMSOSTEK

  • Whatsapp
bpjs pkh

ACEH UTARA – Sebanyak 177 tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Utara resmi mendapat perlindungan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Hal itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis BPJAMSOSTEK kepada pendamping PKH dilakukan Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, Rabu (22/7).

Bacaan Lainnya

Penyerahan kartu tersebut berlangsung usai acara sosialisasi program oleh pimpinan BPJAMSOSTEK Cabang Lhokseumawe, di gedung Panglateh Kecamatan Lhoksukon.

Pada kesempatan itu, BPJAMSOSTEK mensosialisasikan manfaat Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 177 pendamping PKH Aceh Utara.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Utara Amru Alba Abqa, mengatakan sesuai surat dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kementerian Sosial dan Surat dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, para pendamping PKH wajib membayar biaya iuran BPJAMSOSTEK mulai Juli hingga Desember 2020.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, menyerahkan secara simbolis Kartu BPJAMSOSTEK kepada pendamping PKH.

Wakil Bupati Fauzi Yusuf, menyebutkan dengan adanya perlindungan dari BPJAMSOSTEK, maka para pendamping PKH dapat bekerja lebih nyaman di lapangan. Kinerja para pendamping PKH sangat diharapkan dalam mensupport pembangunan daerah, terutama dalam menyajikan data-data yang otentik dan akurat, sehingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat penerima.

“Kita meminta para pendamping PKH untuk turut mengawasi agen-agen e-Warung yang telah ditunjuk sebagai penyalur bantuan dari pemerintah, baik berupa sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT). Dengan adanya pengawasan, diharapkan mereka menyalurkan barang sesuai dengan aturan yang telah disepakati dengan para stakeholder,” kata Fauzi Yusuf, kepada wartawan.

Manurut Fauzi, pihaknya kerap menerima laporan tentang adanya agen e-Warung yang melanggar ketentuan, menyalurkan barang tidak sesuai aturan Kemensos. Hal ini sangat merugikan para KPM (keluarga penerima manfaat).
Agen diuntungkan, KPM dirugikan, ini tidak boleh terjadi,” ungkap Fauzi.

Kegiatan sosialisasi tersebut, juga turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Zukarnaini, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Mirodiyatun Resi Nuridayati, Kasie Fakir Miskin Muchlis, para pejabat BPJAMSOSTEK Cabang Lhokseumawe, para Administrator Pangkalan Data (APD) dan 165 pendamping sosial PKH se-Aceh Utara. (mad)

Pos terkait