Anggota DPRA Tarmizi Ajak Mogok Kerja, Tunjukkan Kekompakan Rakyat Aceh Pada Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
Anggota DPR Aceh Tarmizi SP. poto: BERITAKINI

BANDA ACEH –  Anggota DPR Aceh Tarmizi SP mengajak Pemerintah dan seluruh rakyat Aceh mogok kerja, untuk menunjukkan kekompakan, untuk mendapatkan  keputusan politik pemerintah pusat terkait Pilkada Aceh 2022.

“Kepastian Pilkada Aceh pada 2022 mendatang tinggal menunggu keputusan politik pemerintah, dalam hal ini Presiden, yang sampai saat ini tak kunjung diterbitkan,” kata Tarmizi, dalam interupsinya pada sidang paripurna DPRA, Selasa (4/5/2021), dirilis dari BERITAKINI.

Bacaan Lainnya

Menurut analisa Tarmizi, presiden akan merespon Pilkada 2022 dengan satu syarat yakni Rakyat Aceh kompak.

“Jadi untuk menunjukkan kekompakan seluruh rakyat Aceh, jika perlu, mari bapak gubernur, seluruh anggota DPR dari Aceh, DPRA, DPRK, bupati/wali kota, hingga geuchik, kita mogok kerja,” seru Tarmizi.

Lanjutnya, bila perlu seluruh kantor ditutup, sebagai bentuk protes pada pemerintah pusat atas tuntutan masyarakat Aceh.

“Kemudian kita tuntut, semua butir-butir MoU Helsinki harus direaliasikan, dan kedua UUPA direvisi sesuai dengan MoU Helsinki, kemudian Dana Otsus diabadikan, dan UUPA dihargai seperti UU lainnya,” tegasnya.

Momentum protes ini, kata dia, tidak semata soal pilkada. Tapi menyeluruh tentang kepentingan Aceh. Namun tentang kesejahteraan, ekonomi yang jauh lebih penting dari pilkada,” katanya.

“Perjuangan agar pilkada dilangsungkan sesuai UUPA merupakan tugas bersama stakeholder di Aceh, bukan semata tanggungjawab DPRA,” sebutnya.

Menurut Tarmizi, keputusan Pilkada Aceh yang diseragamkan dengan program nasional yakni pada 2024, seperti halnya yang disampaikan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri melalui surat kepada gubernur Aceh baru-baru ini, merupakan strategi pusat untuk melihat reaksi Aceh.

“Ini harus kita respon, kita tolak. Karena sengaja ditandatangani oleh dirjen, untuk melihat reaksi rakyat Aceh. Apabila ada reaksi, baru dianulir oleh menteri, maka kita perlu memberi reaksi dengan menolak surat itu,” kata politisi Partai Aceh tersebut.(*)

Pos terkait