Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi Sosialisasi Qanun Pendidikan Diniyah Untuk Terwujudnya Banda Aceh Gemilang

  • Whatsapp
Dr Musriadi SPd MPd, Anggota DPRK Banda Aceh saat melakukan sosialisasi Qanun Pendidikan Diniyah, di SMPN 13 Kota Banda Aceh, Sabtu (3/4/2021). poto: HUmas DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad SPd MPd, melakukan sosialisasi Qanun Pendidikan Diniyah, di SMPN 13 Kota Banda Aceh, Sabtu (3/4/2021).

Kegiatan yang diikuti perwakilan guru SMP yang mengasuh pelajaran diniyah di Kota Banda Aceh dengan sasaran Sosialisasi Qanun pendidikan diniyah dengan narasumber Dr Musriadi SPd MPd (Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh) dan Evi Susanti, S.Pd., M.Si (Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kota Banda Aceh)

“Pendidikan diniyah merupakan suatu pendidikan tambahan mengenai agama Islam pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar di Kota Banda Aceh,” kata Musriadi.

Menurutnya, pendidikan ini merupakan suatu upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang islami. Nilai-nilai itu harus diberikan sejak dini pada jenjang pendidikan dasar, karena watak seorang manusia sangat tergantung pada karakter yang dibangun sejak kecil yaitu dengan sentuhan pendidikan jiwa dan hati.

“Pendidikan diniyah ini hanya difokuskan pada jenjang pendidikan dasar, hal ini erat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam pelayanan pendidikan,” terangnya.

Berjalannya kegiatan ini, lanjut Musriadi, membutuhkan landasan hukum yang kuat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota untuk membentuk produk hukum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh. Sebelumnya, untuk kegiatan ini telah dipayungi dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak, namun karena pendidikan diniyah memiliki nilai strategis dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, maka dianggap penting memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu Qanun Kota Banda Aceh.

“Sebagai suatu kebijakan daerah yang strategis, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh membutuhkan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait lainnya, baik dalam jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun instansi vertikal,” terangnya.

Lebih jauh, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa Qanun pendidikan diniyah memiliki XV Bab dan 36 pasal. Sebagaimana disebut di pasal 3 Pendidikan Diniyah memiliki beberapa tujuan yakni memperkuat akidah dan akhlak peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Juga mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berahklak mulia, sehat jasmani dan rohani, mewujudkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan peserta didik memiliki kemampuan untuk menghafal al-quran.

Sementara ruang lingkup materi kurikulum pendidikan Diniyah meliputi aqidah adalah kepercayaan yang harus diyakini peserta didik berdasarkan keimanan sesuai dengan agama Islam. Begitu juga akhlak merupakan tingkah laku peserta didik yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik yang didasarkan pada al-quran dan hadist, fiqih, tarikh, tajwid dan tahfidz.

“Dengan lahirnya Qanun Pendidikan Diniyah maka program pendidikan Diniyah yang selama ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu diluar jam persekolahan maka nantinya akan menjadi pelajaran wajib pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) di Kota Banda Aceh,” kata Anggota DPRK Banda Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomoro 4 tahun 2020 ini juga di atur tentang kurikulum, sistem pendidikan Diniyah, sistem pembiayaan, indikator ketuntasan belajar serta kualifikasi guru

Adapun target utama kurikulum pendidikan di Kota Banda Aceh meliputi peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama pemenuhan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kedua capaian Target Hafizh Qur’an untuk lulusan SD minimal satu Juz dan lulusan SMP minimal dua Juz.

“Ini salah satu cara pencapaian misi Terwujudnya Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah,” pungkas Musriadi Aswad.

Sementara itu, Kepala SMPN 13 Banda Aceh Darwis SPd mengapresiasi kepada Anggota DPRK Banda Acej yang memilih sekolah yang dipimpinnya untuk mensosialisasikan qanun pendidikan diniyah.

“Ini inovasi baru yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam melahirkan regulasi berbasis muatan lokal, kami berharap qanun ini segera di implementasikan di dunia pendidikan tentu muaranya pada peningkatan dan kompetensi siswa dalam upaya pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang islami,” tutur Darwis.(adv)

Pos terkait