AS Hentikan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

  • Whatsapp
Bendera Amerika Serikat. Foto : Getty Images

WASHINGTON – Amerika Serikat telah menghentikan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai langkah terbaru untuk menekan China, setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial di bekas wilayah Inggris tersebut.

Perjanjian ekstradisi hanya satu dari tiga perjanjian bilateral yang ditangguhkan pada Rabu (19/08).

Bacaan Lainnya

Departemen Luar Negeri AS mengatakan UU Keamanan Nasional telah “menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong”.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump juga mengakhiri perdagangan preferensial (pengurangan atau penghilangan beberapa tarif produk) dan status khusus Hong Kong dengan AS.

“Partai Komunis China memilih untuk menghancurkan kebebasan dan otonomi rakyat Hong Kong,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Twitter.

Dia menambahkan bahwa karena tindakan Partai Komunis, AS akan menghentikan atau menangguhkan tiga perjanjian dengan Hong Kong.

China belum mengomentari penangguhan perjanjian terbaru itu, yang merupakan serangkaian sanksi AS kepada Hong Kong setelah UU Keamanan Nasional diterapkan.

Penangguhan perjanjian ekstradisi itu mencakup “penyerahan pelaku buronan, transfer terpidana, dan pengecualian [pajak] secara timbal balik atas pendapatan yang diperoleh dari operasi kapal-kapal internasional”, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Morgan Ortagus, dalam sebuah pernyataan.

Negara lain, seperti Inggris, Jerman dan Australia juga telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dalam beberapa pekan terakhir.

Awal bulan ini, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan 10 pejabat tinggi lainnya dari Hong Kong dan China daratan.

Pada hari Rabu kemarin, Trump juga memuji taipan media Hong Kong, Jimmy Lai, yang ditahan pekan lalu dengan menggunakan UU Keamanan Nasional.

Dengan kata-kata yang diperkirakan bakal membuat China marah, Trump menyebut Jimmy Lai yang berusia 71 tahun – penyuara pro-demokrasi terkemuka dan pendukung protes yang meletus tahun lalu di Hong Kong – sebagai “pria pemberani”.

AS melihat undang-undang keamanan itu sebagai ancaman terhadap kebebasan Hong Kong yang dijamin dalam perjanjian penyerahan (dari Inggris ke China).

Status khusus terhadap Hong Kong disepakati antara China dan bekas penguasa kolonial Hong Kong, Inggris, sebelum kedaulatan dikembalikan ke Beijing pada tahun 1997.

Undang-undang – yang melarang kritikan terhadap pemerintah China – adalah perubahan paling luas pada ranah politik Hong Kong.

Kritikus mengatakan aturan itu praktis membatasi protes dan kebebasan berbicara. Tapi China mengatakan undang-undang baru itu akan mengembalikan stabilitas ke wilayah itu setelah setahun kerusuhan.

Pos terkait