Bea Cukai Lhokseumawe Musnahkan 18 Ton Bawang Merah Ilegal

  • Whatsapp
bea cukai lhokseumawe
Bea Cukai Lhokseumawe, memusnahkan sekitar 18 ton bawang merah ilegal di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Selasa (31/3/2020).Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

LHOKSEUMAWE – Bea Cukai Lhokseumawe, memusnahkan sekitar 18 ton bawang merah ilegal di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Selasa (31/3).

Bawang ilegal tersebut , merupakan barang yang disita dari KM RENA III GT. 25 No. 336/PPg berbendera Indonesia,  bergerak dari Pelabuhan Satun, Thailand dan berhasil ditangkap oleh Bea Cukai Lhokseumawe, beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Lhokseumawe tergabung dalam Tim Operasi Bersinar (dengan beranggotakan Kanwil Bea Cukai Aceh, Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun , Bea Cukai Lhokseumawe dan Denpom IM/ I), di pesisir timur Sumatera. Tepatnya di pesisir Pantai Piadah, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

Sedangkan upaya pemusnah dilakukan dengan cara, bawang merah dimasukkan ke dalam lubang besar yang telah digali. Selanjutnya, ditanam.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Rizki Baidillah menjelaskan, ada sejumlah kerugian yang dapat ditimbulkan apabila bawang merah impor ilegal yang tidak melalui proses tindakan karantina ini beredar akan membahayakan kesehatan konsumen, dapat menyebarkan virus atau bibit penyakit, serta dapat mengganggu kelangsungan produksi oleh petani bawang merah di dalam negeri.

Selain barang bukti itu, pihaknya juga menangkap lima tersangka, yakni HB (50) selaku pemilik bawang, DHL (48), ZLM (48), NRD (43), dan HZM (19), semua mereka sudah ditahan dan kini sedang dilakukan proses di Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Untuk sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

“Dengan adanya sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan ataupun membeli barang hasil penyelundupan,” pungkas Rizki Baidillah. (*)

Pos terkait