Bertemu Dirjen Otda Kemendagri, Komisi V Bahas Soal Perubahan Qanun Kesehatan

  • Bagikan

Kanalinspirasi.com, Banda Aceh | Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI.

Pertemuan berlangsung di Gedung H, Lantai 15, Selasa kemarin (22/11/2022), membahas percepatan hasil fasilitasi dan menyampaikan poin-poin utama tujuan dari Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Pihak Komisi V DPRA yang hadir Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani; Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Hj. Asmidar S. Pd, anggota Komisi V, Tarmizi, SP; Muslim Syamsuddin, ST, MAP; Edi Kamal, A. Md. Kep; Hj. Sartina; Drs. H. Asib Amin dan dr. Purnama Setia Budi, SpOG.

Turut hadir mendampingi dari Tim Asistensi Pemerintah Aceh dr. Yuanita (Dinkes Aceh), dr. Emiralda (RSIA), dr. April (RSUDZA) dan Biro Hukum Aceh, Dekstro Alfa, SH., MH. Mereka diterima oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda, Slamet Endarto.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani, menyampaikan tujuan utama dari perubahan Qanun Kesehatan ini agar dapat lebih meningkatkan health coverage untuk seluruh masyarakat Aceh.

Salah satunya, sebut Falevi, dengan menjabarkan tentang BPJKA secara detail dalam perubahan Qanun ini. Kemudian mengenai kekhususan Aceh seperti tentang Rumah Sakit Syariah, dan juga beberapa mengenai pelayanan kesehatan masyarakat.

“Komisi V DPR Aceh menyampaikan harapan agar perubahan rancangan qanun ini dapat segera dikeluarkan hasil fasilitasi, sehingga dapat segera diundangkan menjadi Qanun Aceh,” kata Falevi Kirani, Rabu (23/11/2022).

Sementara itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda, Slamet Endarto mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung upaya Komisi V DPR Aceh dan Pemerintah Aceh melakukan perubahan untuk Qanun Aceh Tentang Kesehatan yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat yaitu jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Kemendagri akan segera menyampaikan hasil fasilitasi rancangan qanun ini setelah mendapatkan masukan dari Kementerian Kesehatan terkait subtansi tentang tekhnis kesehatan,” katanya.

  • Bagikan