Bupati Aceh Tenggara Larang PNS Jadi Wartawan

  • Whatsapp
bupati aceh tenggara larang pns jadi profesi wartawan
Foto Surat Edaran. Foto: Doc Kanalinspirasi.com

KUTA CANE РProfesi wartawan mempunyai tiga keistimewaan yang memiliki peranan positif bagi kehidupan, Tidak terkecuali terhadap pembangunan daerah baik itu pembangunan infrastruktur atau pembangunan daerah tertinggal, lewat media lah semua itu akan terpantau jelas bagaimana prospek pengerjaannya.

Akan tetapi berbeda dengan salah satu Bupati yang di Propinsi Aceh ini tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada tanggal 08 Maret 2019 lalu, Bupati Aceh Tenggara, Drs.Raidin Pinim,M.AP secara resmi mengeluarkan surat edaran tentang penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat sebagai Wartawan atau tergabung dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bacaan Lainnya

Surat edaran dengan nomor: 060/07/2019, yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara itu ditujukan Kepada Seluruh Kepala SKPD yang ada di kabupaten tersebut.

Adapun isi surat ederan tersebut antara lain:

  1. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 1 ayat 1 berbunyi ; Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak di taati/ dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, jika PNS berprofesi ganda sebagai wartawan/LSM dikhawatirkan tidak dapat menegakkan disiplin.
  2. Mencermati Hal tersebut, seorang PNS yang semestinya menjalankan kebijakan pemerintahan termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali,tatkala seorang oknum PNS berprofesi ganda sebagai wartawan/LSM dikhawatirkan bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasannya karena PNS selaku pelaksana Pemerintahan sedangkan Wartawan/LSM Pengawas terhadap pelaksanaan Pemerintahan.
  3. PNS yang berprofesi ganda sebagai Wartawan/LSM juga bisa memicu terbongkarnya Informasi atau rahasia Negara, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 8 setiap PNS berkewajiban menjaga rahasia Negara.
  4. Menurut Pengamatan kami Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh tenggara ada yang berprofesi ganda sebagai Wartawan/LSM, sehingga tugas utama mereka sebagai abdi dan pelayan masyarakat menjadi terganggu serta terabaikan karena waktu dan pikiran PNS akan lebih tersita untuk mengurusi profesinya sebagai Wartawan/LSM, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 ayat 5, 7, 10 dan 11.
  5. Jika PNS yang bersangkutan berprofesi ganda, maka harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung (kepala OPD) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter: Mahyuddin
Editor: Dhanil

Pos terkait