Cegah Corona, Pemerintah Aceh Perketat Perbatasan

  • Whatsapp
PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan FORKOPIMDA Aceh melakukan Video Conferens bersama FORKOPIMDA Kabupaten/Kota Di perbatasan Aceh-SUMUT dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Banda Aceh, Sabtu (27/6). Foto : Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperketat pengawasan lalulintas keluar masuk di semua perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara serta mewajibkan semua pelintas mematuhi protokol kesehatan, disertai dengan surat bebas corona, guna menekan kasus Covid-19 di bumi Serambi Mekkah.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat bersama Bupati/Walikota bersama Forkopimda Aceh yang digelar, Sabtu (27/6) melalui video conference di Meuligoe Gubernur Aceh.

Bacaan Lainnya

Rapat Forkopimda itu dipimpin langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan diikuti Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI Hassanudin, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Raden Purwadi, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, dan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah serta Bupati/Walikota  kabupaten yang diberada di perbatasan.

Diantara Forkopimda kabupaten/kota yang menjadi peserta pertemuan adalah Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melontarkan gagasan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan setiap orang yang mau ke Aceh melalui pintu masuk di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil.

“Kepala Gugus Tugas akan mengeluarkan Surat Edaran tentang pengawasan orang yang masuk ke Aceh. Surat Edaran tersebut sebagai dasar dalam pengawasan perjalanan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, ” kata Nova.

Ia menambahkan, berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional, TNI dan Polri akan membantu Pemerintah Aceh untuk bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19.

“Rata-rata penderita Covid-19 di Aceh berasal dari luar daerah yang kemudian terjadi transmisi lokal, dan bahkan membentuk klaster penularan baru. Karena itu, kita harus mewaspadai setiap orang yang datang ke Aceh, ” lanjutnya.

Nova mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda Aceh dan unsur terkait segera menyusun pedoman bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan lintas provinsi. Pedoman tersebut memuat persyaratan keluar-masuk Aceh.

Menurut pak Plt Gubernura Aceh, rapat hari ini sangat penting untuk mengkoordinasi serta menyamakan persepsi antara Gugus Tugas provinsi dengan kabupaten/kota terkait penanganan Covid-19 di perbatasan Aceh. Guna menekan kasus corona di Aceh.

Terpadu

Sementara itu, Sekda Aceh dr Taqwallah, M Kes meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di perbatasan Aceh-Sumut untuk lebih memaksimalkan kinerja para petugas di posko perbatasan, sebab pengawasan perbatasan yang dilakukan sebelumnya masih terdapat sejumlah kekurangan, misalnya lolosnya pergerakan orang melalui jalur tikus.

“Yang perlu kita pikirkan strategi pengaman melalui ‘jalur tikus’ dan kenyamanan petugas, supaya hasilnya maksimal, ” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pengawasan di perbatasan, Sekda Aceh meminta keempat pemerintah kabupaten/kota di perbatasan tersebut untuk mengidentifikasikan segala kebutuhannya dalam melaksanakan pengawasan. Baik fasilitas maupun anggaran.

Kebijakan untuk memperketat pergerakan orang masuk dan keluar Aceh itu diapresiasi oleh Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian. Ia mengatakan, pihak DPRA memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh dan berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan juga dapat bekerja maksimal.

“Semoga pertemuan ini dapat memberi rumusan yang komprehensif dalam penanganan Covid-19 di Aceh, ” ujar Hendra. (dan)

Pos terkait