Desak Wali Kota Copot Kadis Disperindagkop, Ratusan Pedagang Pasar Inpres Gelar Demo

  • Whatsapp
Wakil Wali Kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad didampingi Plt. Sekda Miswar memberikan tanggapan dan solusi kepada ratusan pedagang Pasar Inpres Lhokseumawe di Kantor Wali Kota, Senin (16/9). Foto: Rahmat Mirza - Kanalinspirasi.com

LHOKSEUMAWE – Ratusan pedagang Pasar Inpres Lhokseumawe, tergabung dalam Solidaritas Pedagang Bersatu (SPB) bersama Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) melakukan demonstrasi mengecam Pemkot Lhokseumawe dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) terkait penggusuran terhadap para pedagang kecil Pasar Inpres di Kantor Wali Kota, Senin (16/9).

Para pedagang juga menuntut pemerintah setempat menertibkan aksi premanisme yang telah meresahkan pedagang di Pasar Inpres.

Bacaan Lainnya

Para pedagang dan aktivis SMUR yang melakukan demo tersebut berorasi secara bergantian di depan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, dan Plt. Sekda Miswar.

Sofyan, salah seorang pedagang Pasar Inpres saat berorasi di Kantor Wali Kota menyebutkan, salah satu sumber PAD Lhokseumawe sebagian besar dari Pasar Inpres. Seharusnya para pedagang ini dijadikan mitra pemerintah dalam memajukan daerah, jangan malah memberatkan masyarakat atau pedagang.

Menurut Sofyan, pengutipan yang dilakukan oknum tertentu terhadap para pedagang Pasar Inpres dalam satu bulan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per pedagang. “Apabila tidak diberikan maka pedagang mendapat ancaman. Patut diduga tindakan itu mendapatkan izin dari pihak Disperindagkop Lhokseumawe, maka oknum itu berani melakukan tindakan tersebut,” ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan, pihaknya meminta Pemkot Lhokseumawe segera menertibkan aksi premanisme tersebut, sebab jika hal ini terus terjadi sangat merugikan para pedagang.

Koordinator aksi Dedi Ismatullah mengatakan, penggusuran paksa terhadap para pedagang Pasar Inpres dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Lhokseumawe, Jumat (30/8/2019) lalu.

“Penggusuran secara tiba-tiba, tanpa adanya sosialisasi. Dan juga pedagang Pasar Inpres harus berhadapan dengan premanisme yang sering meresahkan pedagang,” kata Dedi.

Setelah penggusuran terhadap para pedagang tersebut, pihak SMUR langsung turun ke Pasar Inpres untuk mencari data tentang kejadian itu. Selanjutnya, pihak SMUR berupaya mencari jalan keluar dengan menjumpai Kepala Disperidagkop, Senin (2/9/2019), guna menyampaikan aspirasi pedagang.

“Dengan harapan Kepala Disperidagkop mampu memberikan solusi. Namun, pihak dinas itu tidak mampu memenuhi aspirasi pedagang,” ungkap Dedi.

Menurut dia, surat dikeluarkan Kepala Disperidagkop Lhokseumawe Nomor: 510/1035/2019, tidak sesuai dengan harapan para pedagang. Bahkan, dalam surat tersebut kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Lhokseumawe melalui Disperidagkop cenderung menyudutkan pedagang Pasar Inpres.

Sebelum mengakhiri aksi tersebut, pedagang dan mahasiswa menyerahkan petisi tuntutan kepada Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad. Dalam petisi itu, pedagang dan mahasiswa juga mendesak Wali Kota Lhokseumawe mencopot Kepala Disperindagkop.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad mengatakan, pihaknya tidak tau ada aksi pungutan liar di Pasar Inpres. Karena selama ini pemerintah sedang menghidupkan Lhokseumawe sebagai daerah perdagangan, dan menciptakan kondisi nyaman kepada masyarakat.

“Kita memberikan kepastian keamanan kepada masyarakat untuk bisa berbisnis maupun hal lainnya, ini tugas kita. Kami (pemkot) tidak terima ancam-mengancam dari oknum tertentu yang meminta uang dalam pasar itu, dan jangan sampai terjadi lagi. Tentunya kita akan mengkaji lagi terkait persoalan sebagaimana dimaksudkan para pedagang, dan pemerintah tidak akan mentolerir adanya tindakan yang tidak baik terhadap masyarakat,” kata Yusuf Muhammad kepada wartawan usai aksi demo pedagang dan mahasiswa, di Kantor Wali Kota Lhokseumawe.

Terkait pemindahan sementara lapak pedagang di kawasan Pasar Inpres itu, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu titik mana saja yang akan dipindahkan. Karena sebagian pedagang ada yang mendirikan lapak jualan di kawasan Pasar Inpres di lokasi yang akan dibangun drainase.

Terkait tuntutan pedagang dan mahasiswa mendesak Wali Kota mencopot Kepala Disperindagkop. Yusuf Muhammad menyebutkan, “Apakah sudah betul kepala dinas itu bersalah? Kita belum menelusuri permasalahannya. Maka ini yang perlu dilihat kembali untuk mencari solusi terbaik, supaya aktivitas pedagang pun dapat berjalan seperti biasanya,” pungkas Yusuf Muhammad. (*)

Pos terkait