Dinilai Bermasalah, Politikus PKS Minta Program Prakerja Dihentikan

  • Whatsapp
Ilustrasi. Foto : Ayobandung.com

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mendesak pemerintah agar menghentikan program kartu prakerja karena program itu dinilai bermasalah. Dia juga meminta delapan perusahaan digital rintisan alias startup mundur dari posisi program kartu prakerja.

Menurutnya, masalah penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak lantas selesai setelah  CEO Ruangguru Adamas Belva Delvara mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden RI.

Bacaan Lainnya

“Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya ia tarik Ruangguru dari program ini. Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundurlah dari program ini,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Sukamta mengatakan delapan perusahaan itu telah memiliki omzet yang besar. Sehingga seharusnya mereka tak perlu lagi mencari untung dari program pemerintah di saat krisis seperti ini.

Anggota Komisi I DPR RI juga mengatakan anggara Rp56 triliun terlalu besar jika digelontorkan untuk pelatihan tenaga kerja saat ini.

Sukamta melihat program ini dipaksakan untuk menjadi jaring pengaman sosial masyarakat saat krisis corona. Padahal awalnya program ini dibuat sebagai janji Jokowi meningkatkan kualitas pencari kerja.

“Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial,” tuturnya.

Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Presiden Joko Widodo menyebut program ini semi bantuan sosial untuk pihak yang terdampak corona.

Awalnya, program ini adalah satu dari tiga kartu sakti yang ditawarkan Jokowi saat kampanye Pilpres 2019. Jokowi ingin menyiapkan para perncari kerja dengan pelatihan berbagai keahlian sampai mendapat pekerjaan.

Pada program ini,  pemerintah menargetkan 5,6 juta orang menjadi penerima Kartu Prakerja. Mereka akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan 150 ribu untuk survei kebekerjaan.

Kartu Prakerja juga mendapat sorotan karena delapan perusahaan mitra ditunjuk secara langsung. Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik juga mengkritik program Kartu Prakerja. Kata Rachland kebijakan tersebut tercela dan harus segera diperbaiki.

Menurutnya, pelatihan online itu tidak relevan saat ini. “Buat apa? Memangnya, dalam kesulitan akibat pandemi ini, lowongan pekerjaan dan peluang berusaha, ada? Ingat pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini diprediksi minus. Bisnis dimana mana bangkrut. PHK melonjak. Kenapa jalan keluarnya Pelatihan online,” kata dia.

Dia mengatakan, lebih baik anggaran kartu prakerja digunakan untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesusahan. Efek dominonya, kata dia, akan bisa memutar roda ekonomi. Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, Nelayan, bahkan Pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mie instan, sabun dll masih bisa dibeli.

“Kebijakan itu juga tercela karena bau amis kolusi. Ternyata kita ketahui aplikator yang ditunjuk untuk menjual materi pelatihan online beranggaran Rp. 5.6 Triliun itu adalah perusahaan milik stafsus presiden. Itu jelas korup,” kata dia.

Pos terkait