DPRK Aceh Besar Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBK 2018

  • Whatsapp
rapat paripurna dprk aceh besar
DPRK Aceh Besar Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBK 2018. Foto: Humas Pemkab Aceh Besar

ACEH BESAR – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar kembali menggelar Rapat Paripurna ke-3, masa persidangan ke 3, Senin (1/7) dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRK setempat, tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Besar, Ansari Muhammmad SPt.,MSi, dihadiri oleh Ketua Sulaiman SE dan Wakil Ketua II Zulfikar SH serta anggota DPRK lainnya.

Bacaan Lainnya

Penyampaian pemandangan umum praksi diawali Fraksi Partai Aceh yang disampaikan Ketua Fraksi Bakhtiar, ST, dilanjutkan, Fraksi Partai Golkar Usman AR, fraksi Partai Nasdem disampaikan Ir Zamzami MT MSi, Fraksi PAN, PKS dan PBB disampaikan oleh T Rousta Firdaus ST sedangkan dari Fraksi PDA – PNA disampaikan oleh Nasruddin Daud.

Sekwan DPRK Aceh Besar, Jamaluddin S.Sos.,MM, kepada wartawan mengatakan bahwa pada penyampaian pemandangan umum, seluruhan fraksi menyampaikan apresiasi kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah telah mampu mempertahankan predikat WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Disisi lain, fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar memberikan beberapa saran untuk kesempurnaan pelaksanaan Pemerintahan kedepan diantaranya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, penyesuaian musim tanam dengan memperhatikan kondisi ketersediaan air, pèningkatan PAD dengan melakukan rasionalisasi semua potensi pendapatan untuk dijadikan target penerimaan daerah.

“Fraksi juga menyarankan kepada eksekutif untuk memajukan sektor perikanan terutama di daerah pesisir dan pengembangan semua sektor, potensi serta sumber daya alam yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Besar,” imbuhnya.

Turut hadir pada Paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Drs Iskandar MSi mewakili Bupati Aceh Besar, unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Aceh Besar. (*)

Pos terkait