DSI Aceh Gelar FGD Bahas Pergub Hukum Acara Jinayat

  • Bagikan
Dinas Syariat Islam Aceh melalui Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan HAM, laksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Kanalinspirasi.com, Banda Aceh | Dinas Syariat Islam Aceh melalui Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan HAM, laksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mekkah Banda Aceh, Jumat, 18 November 2022, dan diikuti tim penyusun dan pembahas dari unsur Pemerintah Aceh, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah, serta Pengadilan Tinggi Aceh.

Kegiatan ini juga dihadiri Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA; Dr. Khairuddin, Dr. Mohd. Dhin, MH dan Drs. Alauddin, SH MH dari Tim Penyusun.

“Kegiatan ini merupakan FGD kelima kalinya dilakukan, mengingat diskusi terhadap muatan dalam pasal per pasal kurang implementatif atau secara teknis tidak bisa dikerjakan di lapangan oleh aparat penegak hukum dan lembaga teknis lainnya,” kata Kadis Syariat Islam Aceh melalui Kabid Hukum dan HAM DSI Aceh, Husni M Ag.

Permasalahan serius dan menarik yang dibahas pada FGD kali ini adalah persoalan teknis uqubat denda bagi terpidana yang tidak membayar, tata cara penundukan diri terhadap Qanun Hukum Jinayat, barang sitaan yang ditempatkan di Baitul Mal, pengalokasian anggaran terutama terhadap persoalan ganti kerugian, dan lain- lain dianggap penting untuk direvisi.

“Barangkali menurut mereka pembahasan hari sudah final dan telah dibahas semua pasal, tinggal lagi secara internal akan dirapikan dan disempurnakan. Tim penyusun akan duduk lagi menyempurnakan pergub ini, termasuk memperbaiki lampiran  pergub ini. Karena selama pembahasan dari pertama sampai kelima, ada lampiran yang dihapus, ditambah dan diperbaiki redaksinya,” katanya.

Kadis Syariat Islam Aceh, katanya, berharap revisi pergub hukum acara jinayat ini dapat segera selesai dan diusul ke Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh untuk diproses lebih lanjut.(***)

  • Bagikan