Gagal di 2019, Prabowo Diprediksi Tak Akan Laku di Pilpres 2024

  • Whatsapp
jenderal 08 prabowo prabowo tak laku di pilpres 2024
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 041, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/4). Foto: Sigid Kurniawan - Antara Foto

JAKARTA – Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memprediksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak akan laku lagi di Pilpres 2024 mendatang pasca kekalahan dalam putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain faktor usia, kemampuan Prabowo dalam mengelola politik juga diyakini akan semakin berkurang.

Bacaan Lainnya

“Kekuatan Prabowo setelah putusan MK akan makin berkurang dengan sendirinya. Secara faktor alam makin menua, kemampuan kelola politik kurang, dan figurnya tidak akan terlalu laku 2024,” ujar dia dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6).

Baca Juga: Bukti Dianggap Tak Relevan, Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

Terlebih, katanya, Partai Gerindra membutuhkan regenerasi. Jika tetap berkutat pada sosok Prabowo Subianto, menurutnya, partai berlambang burung garuda itu akan mengalami gejolak internal seperti Partai Demokrat.

Di sisi lain, lanjut Ray, dalam situasi ke depan Prabowo mestinya tetap menempatkan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terkait wacana Gerindra yang disebut membuka peluang bergabung dengan koalisi Jokowi belakangan ini.

“Mereka sebaiknya tetap mengisi posisi oposisi. Tidak perlu tergoda pada kekuasaan,” katanya.

Sementara itu, politikus Partai Golkar Sebastian Salang mengatakan banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi. Selain potensi penolakan dari para pendukung, Gerindra juga mesti mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh.

Hal itu juga mesti dipertimbangkan oleh Jokowi. Sebab mantan wali kota Solo itu juga harus berkompromi dengan partai koalisi yang mendukungnya.

“Kalkulasi keuntungan ada di pihak Gerindra dan Jokowi. Tentu ada hitungan untung dan rugi, misal kenapa mengajak gabung, apa manfaatnya,” ucapnya.

“Partai koalisi pendukung 01 pasti berharap dapat jatah berapa, kalau ditambah koalisi 02 tentu mengurangi jatah kabinet. Hal seperti itu yang penting dibicarakan,” imbuh Sebastian.

MK sebelumnya telah memutus permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak seluruh permohonan karena dianggap tak beralasan menurut hukum.

Prabowo menyatakan menerima putusan tersebut. Namun ia menyebut akan mencari upaya hukum lain yang masih bisa dilakukan.

Pos terkait