Gelar OTT di Jakarta, KPK Amankan Direksi BUMN Terkait Distribusi Gula

  • Whatsapp
kpk ott direksi bumn
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pekerja jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018). KPK menetapkan dua tersangka diantaranya Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro dan pihak swasta Andririni Yaktiningsasi terkait kasus tersebut dengan kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Operasi tangkap tangan (OTT) ini terkait distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu perusahaan pelat merah di bidang perkebunan.

“Ada dari Direksi BUMN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (3/9).

Bacaan Lainnya

Febri belum merinci secara jelas siapa direksi BUMN perkebunan yang ditangkap. Belum jelas juga barang bukti yang diamankan oleh tim lembaga antirasuah.

“OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu BUMN perkebunan,” kata Febri.

KPK baru saja menggelar OTT di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Rencananya, KPK bakal menggelar konferensi pers terkait dua OTT yang dilakukan dalam dua hari berturut-turut. Dua OTT itu diduga tidak terkait satu sama lain.

Baca Juga: KPK Kembali Lakukan OTT Terkait Distribusi Gula

“Malam ini KPK akan mengumumkan hasil dari dua OTT yang secara paralel dilakukan di Sumsel dan Jakarta. Kegiatan untuk perkara pertama dilakukan di Palembang dan Muara Enim yang diduga terkait dengan sejumlah proyek jalan di Sumsel,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT pada Senin (2/9) malam di Palembang dan Muara Enum Sumatera Selatan.

“Ya benar, KPK telah membawa empat orang ke Jakarta dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kemarin di Palembang dan Muara Enim, Sumsel,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan melalui pesan singkat.

Empat orang yang diamankan tersebut terdiri dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta. Diketahui, ada Bupati Muara Enim Ahmad Yani, pejabat di Dinas PU Bina Marga dan seorang pengusaha.

Basaria mengatakan terdapat transaksi antara pihak pejabat pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana. Tim KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan, salah satunya kantor Bupati Kabupaten Muara Enim yang berlokasi di gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim.

Pos terkait