GEMPUR Turun ke Lapangan Operasi PT RPPI di Geureudong Pase

  • Whatsapp

ACEH UTARA – Sejumlah perwakilan lembaga tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) turun ke lapangan operasi PT RPPI di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, Rabu (7/8) lalu.

Dikomandoi Koordinator GEMPUR, Musliadi Salidan, mereka datang untuk melihat langsung keadaan area operasi PT RPPI berupa hutan yang pepohonannya sudah ditebang.

Bacaan Lainnya

“Tujuan kami ke lokasi karena adanya dugaan pelanggaran hukum IUPHHK–HTI PT RPPI yang saat ini sedang menjadi isu hangat di tengah masyarakat,” ujar Musliadi dalam keterangan tertulis via WhatsApp, Senin (16/9).

Menurut data dari hasil investigasi WALHI Aceh, kata Musliadi, IUPHHK–HTI PT RPPI memiliki luas 10.348 hektare, yang diberikan Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

Baca Juga: GEMPUR Desak DPRK Aceh Utara Bentuk Pansus Terkait Operasional PT RPPI

“Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Dalam Pasal 11, Ayat (2) disebutkan pemberian hak pengusahaan hutan untuk luas areal di bawah 10.000 hektare dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,” katanya.

Setelah upaya investigasi dengan cara turun langsung ke lokasi operasi PT RPPI, GEMPUR akan melakukan upaya advokasi untuk pencabutan izin PT RPPI tersebut karena dianggap melanggar hukum.

“Dampak keberadaan IUPHHK–HTI PT RPPI itu sangat luas. Akan terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa dari 27 kecamatan di Aceh Utara yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase. Karena area izin PT RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut,” tambah Musliadi.

Kedatangan GEMPUR ke lokasi disambut pihak PT RPPI. Dalam komunikasi dengan pihak PT RPPI, salah satu pegawai di perusahaan itu mengatakan, “Kami akan menghentikan dulu operasi penebangan, dan akan melanjutkan setelah adanya upaya sosialisasi ke masyarakat tentang PT RPPI,” ungkap Musliadi mengutip keterangan seorang pegawai PT RPPI. (*)

Pos terkait