Imbas Corona, STAN Tak Buka Penerimaan Mahasiswa Baru

  • Whatsapp
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. Foto : Liputan6.com

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyatakan tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2020 ini.

Keputusan ini diambil pasca diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tentang Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan Kemenkeu, Jumat (8/5), langkah ini diambil guna menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19). Hal tersebut mengingat STAN merupakan sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar paling banyak.

“Bahwa sesuai dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama tiga tahun terakhir mencapai angka 130.000 peserta,” tulis Kemenkeu.

Pertimbangan lainnya, yakni saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lain.

Penataan Sistem

Kemudian, Kemenkeu juga tengah melaksanakan penataan ulang sistem dan tata kelola pendidikan kedinasan di PKN STAN, termasuk di dalamnya penataan program studi dan kurikulum yang menekankan pada relevansi lulusan PKN STAN di masa depan, serta aspek pengembangan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Berdasarkan pertimbangan poin-poin di atas, pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan,” sebut Kemenkeu.

Pos terkait