Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Akan Tutup-tutupi Soal Corona

  • Whatsapp
presiden joko widodo pks lockdown jakarta nasib ujian nasional
Presiden Joko Widodo. Foto : Ist

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah selalu terbuka atas data dan informasi penanganan virus corona (Covid-19).

Meskipun demikian, ia meminta seluruh kementerian/lembaga membuka data mengenai perkembangan kasus Covid-19 ke masyarakat. Dengan demikian, ia pun berharap tak ada lagi pihak yang menuding pemerintah menutupi data tentang Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita menutup-nutupi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4) yang juga disiarkan langsung lewat media sosial Youtube Sekretariat Kabinet tersebut.

Jokowi menegaskan sejak awal pemerintah tak berniat menutupi dan telah berupaya membuka data penanganan covid-19.

“Tidak ada sejak awal kita menutup-nutupi masalah yang ada” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga telah menyampaikan pada jajarannya agar informasi soal Covid-19 disajikan secara transparan kepada publik. Ia meminta agar penjelasan soal Covid-19 itu dilakukan dengan detail dan baik melalui media.

Salah satunya pada 13 April lalu, yang juga disampaikan Jokowi saat membuka Ratas. Kala itu, Jokowi meminta data terpadu–termasuk yang berkaitan dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), pasien positif, meninggal bisa diakses masyarakat.

Soal data PDP dan ODP sendiri, pemerintah pusat melalui Juru Bicara penanganan corona, Achmad Yurianto baru mengumumkan ke publik mulai 17 April lalu. Sebelumnya, sejak kasus pertama diumumkan Jokowi pada 2 Maret lalu, pemerintah tak pernah mengumumkan jumlah PDP maupun ODP.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, justru pemerintah daerah melalui gugus tugas Covid-19 di wilayah masing-masing yang kerap mengungkap data ODP dan PDP di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, salah satu yang mengkritik keterbukaan data pemerintah soal Covid-19 i adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum IDI Daeng Muhammad Faqih meminta pemerintah membuka data medik pasien positif Covid-19 untuk mempermudah penelusuran kontak dan penanggulangan.

IDI juga sempat mengungkap bahwa jumlah kematian terkait Covid-19 sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 orang. IDI mengatakan selama ini kematian PDP corona tidak dicatat. Padahal banyak PDP yang dinyatakan positif corona beberapa waktu setelah meninggal dunia.

Pos terkait