Kominfo : Tidak Bisa Sembarangan Blokir Medsos

  • Whatsapp
kominfo sidang gugatan pilpres
Sosial Media. Foto: Ist

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan pemblokiran pada platform media sosial tanpa alasan yang jelas.

“Tidak bisa pemerintah serta merta minta blokir, itu tidak bisa dan itu ada tahapannya,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Pangerapan, saat jumpa pers virtual soal penanganan hoaks COVID-19, Senin (19/10).

Bacaan Lainnya

“Apalagi kita masuk ke era demokrasi, tidak mungkin pemerintah bermain tangan besi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Semuel menjelaskan, media sosial diblokir hanya jika mereka tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi hoaks.

“Umpamanya media sosial tidak bisa berkolaborasi dengan kita, misalnya, ada bukti bahwa (konten) hoaks, tapi tidak ada tindakan, itu ada protokolnya SOPnya, ada,” tuturnya.

Semuel mengatakan, nantinya akan ada peraturan menteri baru yang mempertegas sanksi, termasuk pemblokiran bagi para penyelenggara media sosial yang bandel.

Dalam peraturan menteri tersebut, sebelum diblokir, platform media sosial akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

“Itu akan memberikan efek jera dan nanti akan lebih jelas aturannya yang mana,” pungkasnya.

Pos terkait