Kota Sabang Raih WTP Ke-8

  • Whatsapp
wtp sabang
Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus saat menerima penghargaan opini WTP Ke-8 dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi SE M.EC Ph.d, Selasa (1/12). Foto: Humas Pemko Sabang

SABANG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya secara beruntun diraih Pemerintah Kota Sabang atas indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 yang memenuhi kriteria oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Penyerahan Plakat penghargaan opini WTP diberikan langsung Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi SE M.EC Ph.d yang diterima oleh Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus di Aula lantai IV Kantor Walikota Sabang, Selasa (1/12).

Bacaan Lainnya

Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Sabang. Dengan capaian prestasi ini, Pemko Sabang tidak berpuas diri, namun tetap memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang harus segera ditindaklanjuti demi mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

“Kami siap membuka diri untuk menerima masukan dan saran perbaikan demi pembenahan dengan harapan akan terwujudnya tata kelola keuangan Pemerintahan yang lebih baik kedepannya,” terang Wakil Wali Kota Sabang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi SE, M.EC, Ph.d mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemerintah Kota Sabang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, dan ini telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Opini terbaik yaitu WTP.

“Kami mengucapkan selamat atas predikat penghargaan WTP yang diperoleh pemko Sabang atas LKPD tahun 2019, ini salah satu pencapaian yang harus diapresiasi,” ujarnya.

Kanwil KPPN berharap, semoga ini bisa memotivasi dan menginsprirasi daerah-daerah lain yang sedang berupaya mendapatkan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan. (*)

Pos terkait