KPK Evaluasi Bank Aceh Dalam Pembangunan

  • Whatsapp
Bank Aceh. Foto : Ist

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit koordinasi wilayah pencegahan mengevaluasi peran Bank Aceh Syariah terhadap program optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di wilayah Aceh.

Tidak hanya membahas bagaimana Bank Aceh Syariah dapat membantu pemda dalam pelaksanaan pemasangan alat monitoring transaksi, tetapi juga terkait kontribusi deviden kepada APBD serta penempatan kas daerah di Bank Aceh.

Bacaan Lainnya

“KPK ingin melihat gambaran bagaimana pemda sudah berkomitmen menempatkan kas daerahnya di Bank Aceh Syariah. Sebab, BPD adalah milik pemda, pemegang sahamnya adalah seluruh pemda yang ada di wilayah tersebut. Lalu siapa yang harus membesarkan Bank Daerah kalau bukan Pemdanya sendiri,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha melalui telekonferensi zoom bersama jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Kamis, (4/6).

Dari laporan tahun 2019, KPK mencatat peningkatan pajak reklame di Aceh sebesar Rp14 Miliar atau 30% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari pertumbuhan pajak PKB dan PBB-KB yang dikelola Pemerintah Provinsi Aceh terjadi pertumbuhan sekitar 11% dan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp77 Miliar dari Rp701 Miliar di tahun 2018 menjadi Rp778 Miliar di tahun 2019.

Selain itu, KPK juga menyoroti kontribusi Bank Aceh Syariah dalam kaitannya dengan penyaluran BLT/Bansos/ Jaring Pengaman Sosial maupun pembayaran pajak daerah seperti PKB, BBN-KB dan pajak lainnya.

Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman menyampaikan bahwa penyaluran BLT dana dari pemerintah pusat sudah melalui Bank Aceh Syariah.

“Sedangkan untuk pembayaran pajak daerah, Bank Aceh Syariah sudah bekerja sama dengan samsat online,” katanya.

KPK juga mengingatkan mengapa Pemda perlu mengoptimalkan kerja sama dengan Bank Daerah karena sesuai Kepmendagri No.62 tahun 1999 pasal 3 selain sebagai pemegang kas daerah, fungsi Bank Daerah juga mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, selain itu juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Sejak awal KPK mendorong pelibatan BPD dalam upaya peningkatan PAD adalah agar kedua belah pihak mendapatkan nilai manfaat dari kerja sama tersebut. Di satu sisi, terjadi peningkatan PAD yang dirasakan pemda dan di sisi lain, bank daerah juga menerima suntikan dana.

Salah satu isu yang juga menjadi konsen KPK di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kredit macet sebagai dampak dari pandemi. KPK sesuai kapasitasnya akan membantu Bank Aceh Syariah dalam hal meningkatkan kesehatan bank, terutama terkait regulasi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika diperlukan. (*)

Pos terkait