KPU Dinilai Tidak Serius Tanggapi Masalah Karut Marut Daftar Pemilih

  • Whatsapp
Komisioner KPU RI berfoto bersama usai menggelar Konferensi Pers | Foto: Tribunnews

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak serius terhadap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terutama Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) juga adanya warga negara asing (WNA) yang masuk dalam DPT.

Hal tersebut diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kode Inisitatif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta menyatakan elemen penting dalam demokrasi electoral adalah pemilih. Esensi pemilu di negara demokrasi adalah mendorong dan melindungi partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut dimulai dengan jaminan dengan jaminan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sudah selayaknya KPU dan Bawaslu dituntut untuk proaktif dalam mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019.

“Orientasi pemenuhan hak (right base policy) harus dikedepankan KPU dalam melakukan kerja administrasi kepemiluan khusunya dalam melakukan pendataan pemilih baik itu DPT, DPTb, dan DPK,” ujarnya di Jakarta, Minggu (03/03/19).

Begitupun dengan Bawaslu yang harus lebih proaktif lagi dalam memitigasi sejumlah persoalan terutama dalam menjamin warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. “Serta melindungi hak pilih warga negara dari berbagai gangguan seperti ujaran kebencian, politik uang, dan potensi kesalahan teknis dalam memberikan hak pilih,” jelasnya.

Kaka mengungkapkan hambatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih terdapat pada dua aspek. Pertama hambatan aspek administratsi kepemiluan, pada aspek ini yang terbaru adalah polemik seputar DPTb.

“Sekali lagi KPU tampak gamang dalam menyikapi potensi kurangnya surat suara di TPS karena banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih pada hari pemungutan suara,” jelasnya.

Persoalan teknis ini harusnya dapat diselesaikan oleh KPU mengingat kelembagaan penyelenggaraan pemilu telah berjalan dan terus diperkuat dalam empat penyelenggaraan pemilu terakhir paska reformasi.

Hambatan kedua, sambungnya, pada aspek subtasial, jaminan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih terganggu dengan maraknya isu SARA dan ujaran kebencian, tingginya potensi praktik politik uang, serta minimnya pembahasan yang mengupas visi-misi dan program kerja baik kandidat maupun partai politik beserta calon anggota legislatif (caleg).

“Satu hal lain yang dapat menjadi hambatan adalah ancaman akan tingginya suara tidak sah pada Pemilu 2019. Merujuk seri data pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa potensi suara tidak sah cukup tinggi di Pemilu 2019,” jelasnya.

Sinyalemen ini layaknya direspons serius oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu 2019. “Peningkatan kinerja dan evaluasi capaian harus dilakukan dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dalam kurun waktu kurang dari dua bulan menjelang hari pemungutan suara,” tegasnya.

Sebelumnya, Amien Rais juga menuntut pemilu yang adil, bersih, dan tanpa kecurangan. Dia juga menegaskan kubu capres-cawapres nomor urut 02 telah mempersiapkan pasukan IT untuk melakukan proses audit KPU jelang pemilu.

“Saya peringatkan, bahwa pada awal April nanti, Tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik terakhir. Kalau enggak mau, berarti memang ada niat curang ya,” ucapnya kemarin.

Dia mengaku tak ingin berspekulasi lebih jauh tentang kecurangan yang dilakukan oleh KPU. “Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak, sekali pun gejala-gejala itu sudah kelewatan dan terlihat secara terang benderang. Tapi kita masih khusnudzon, kita masih ada agak baik sangka,” jelasnya.

Senada dengan Amien, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan sepakat dengan usulan agar dilakukan uji forensik terhadap sistem IT KPU untuk mencegah kecurangan. “Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu 8 sampai 9 persen itu besar, itu bisa sampai 15 juta,” ujarnya.

Hal yang dimaksudkan DPT Pemilu invalid salah satunya ada 9 juta pemilih yang lahir tanggal 1 Juli. Hal ini menurutnya aneh karena enggak mungkin ada penduduk Indonesia lahir dalam tanggal yang sama dalam rentang waktu tertentu.

“Kata ahli statistik dalam rentang penduduk Indonesia enggak mungkin ada 9 juta orang lahir di tanggal yang sama. Saya dikasih tahu orang banyak yang aneh data ini,” ucapnya.

Kecurangan paling berat, lanjutnya, bukan kecurangan manual karena gampang ditemukan. Sementara yang berbahaya adalah kecurangan digital. Karena itulah agar tak ada kecurigaan, KPU harus melakukan uji forensik.


Sumber: Sindonews.com

Pos terkait