Lingkungan Terusik, Tamiang – Gayo Lues Tembus Melalui Gunung Lesten

  • Whatsapp
Kondisi rumah warga di desa lesten. Foto : Doc Kanalinspirasi.com

Terbukanya jalan tembus yang menghubungkan Aceh Tamiang – Gayo Luwes, sudah lama diinpikan oleh masyarakat, terutama warga Lesten, sebuah perkampungan yang berada pada ketinggian 500 hingga 2000 meter Diatas Permukaan Laut (Dpl), perkampungan itu hanya memiliki 82 Kepala Keluarga atau 250 jiwa penduduk. Mereka sudah bertahun-tahun hidup dalam keterisolasian karena tidak memiliki akses jalan, sehingga hasil kebun, seperti kopi, pinang, coklat, karet, jagung, kemiri dan sere wangi, sulit untuk dipasarkan.

Kehidupan petani yang merupakan suku Gayo ini, secara terus menerus terisolasi, meskipun mereka hidup jauh dari ibukota kebupaten, masyarakat dikawasan itu sangat kuat dalam memelihara tradidsi adat gayo. Berada di pergunungan Lesten selain bisa menikmati keindahan alam, juga memiliki udara yang sagar dan sejuk, karena pada sisi kiri kanan badan jalan dipenuhi dengan pepohonan.

Bacaan Lainnya

Keindahan alam yang menakjubkan, dikarenakan daerah pergunungan ini terbelah oleh aliran dari pusat Gayo Luwes bermuara ke Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Menuju ke Lesten bisa ditempuh melalui jalur darat jalan pegunungan dengan mendaki sekira empat jam perjalanan menggunakan sepeda motor, jalan-pun tidak sepenuhnya beraspal, sehingga pengguna mobil atau sepeda motor dituntut untuk ekstra hati-hati saat naik atau turun dari perbukitan yang terjal dengan kondisi jalan berbatu.

Berada dipuncak gunung Lesten, selain bisa menikmati panorama alam yang indah serta udara sangat sejuk dibaringi kicauan berbagai burung beragam dengan suara, aneka ragam hewan, merupakan suatu kenikmatan tesendiri bisa berada dipuncang gunung taman nasional Lauser itu.

Ketua DPR Kabupaten Aceh Tamiang Suprianto menyebutkayn, kehadiran jalan tembus dari Tamiang ke Gayo Luwes menjadi penunjang pertumbuhan ekomomi rakyat pada dua kabupaten tersebut, karena dapat mendukung pengembangan industri pertanian, sektor perdagangan jasa dan berbagai sektor lain.

Pembukaan jalan tersebut juga memperhatikan aspek lingkungan dan pemerintah Aceh Tamiang mempersiapkan DED, status jalan diusulkan menjadi jalan propinsi, sehingga penganggaran kelanjutan pelaksanaan pembangunan bisa di anggarkan dalam APBA atau melalui anggaran APBN, dengan kata lain dapat memperpendek waktu jalur transportasi antar kabupaten.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRK Gayo Luwes Muhammad El Amin, dikatakan untuk pembangunan jalan tersebut harus di dukung oleh semua pihak, termasuk kami dari kalangan dewan yang pasti mendukung, sebab kehadiran jalan tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan warga, dengan ada jalan, maka hasil pertanian yang selama ini dibawa ke Medan dengan kondisi jalan tidak ada, maka dengan ada jalur trasportasi sangat penting, namun dalam pelaksanaan pembukaan jalan harus mengedepankan kelestarian lingkungan.

Walapun, banyak kalangan dari unsur pemerintah mengatakan pembangunan jalan tersebut tidak merusak lingkungan, tetapi faktanya saat penulis kelapangan menelusuri jalan dari Aceh Tamiang menuju Lesten hingga ke Gayo Lues, Selasa (19/1) lalu terlihat pada sisi kiri kanan jalan sudah banyak tumbuh perkampungan baru, juga mulai ada kebun yang dibuka oleh masyarakat, sehingga pemandangan yang tadinya adem sejuk dan penuh kicauan burung, kini berubah ke suara bisingan membuka lahan, kondisi ini bisa lebih parah jika aktivitas pembukaan lahan baru tidak ada aturan jelas.

Kondisi rumah warga di desa lesten. Foto : Doc Kanalinspirasi.com

Dengan terbukanya akses jalan dari Kabupaten Gayo Lues ke Aceh Tamiang dengan panjang ruas jalan ±120 km yaitu Blangkejeren sampai dengan Simpang Seumadam-Kualasimpang. Bisa kah menjamin kelestarian lingkungan atau sebaliknya, hanya warga setempat dan pemerintah kedua kabupaten itu yang mampu menjawab, pasalnya saat ini setelah ada jalan, mulai banyak masyarakat membuka lahan baru untuk perkebunan, terlebih lagi setelah jalan dibuka arus transportasi menjadi lancar, jarak tempuh menjadi lebih dekat, waktu tempuh lebih singkat serta biaya transportasi lebih ekonomis.

Pengelolahan dan pengusahaan lahan menjadi sangat prospek bisa usaha perkebunan yang berkapasitas besar, tentunya usaha-usaha tersebut, nanti tidak hanya dimiliki oleh warga setempat bisa jadi datang investor dengan membuka lahan gila-gilaan.

Jalan yang tadinya dibangun dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh Tamiang dan berada dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Gayo Lues. Setelah ada penolakan dari masyarakat sipil, terutama yang peduli lingkungan setelah melihat dampak terhadap geology, topografi, habitat satwa, ekosistem tentang keaneka ragaman hayati, dan akan terjadi bencana ekologi, akhirnya atas dasar kesepakatan antara pemerintah kabupaten Aceh Tamiang dan Gayo Lues, pembangunan digeser ke Hutan Produksi.

Kedua kabupaten baik Aceh Tamiang maupun Gayo Luwes sama-sama menginginkan jalan tembus itu dilanjutkan terus pengerjaannhya, ini berdasarkan hasil pertemuan DPRK Aceh Tamiang dengan Pemerintahan Gayo Lues beberapa waktu lalu. Dengan titik pembangunan ruas jalan tembus Aceh Tamiang – Lesten digeser ke wilayah hutan produksi, tidak lagi membelah KEL dan TNGL.

Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Mursil melalui Kepala Bappeda, Rianto Waris kepada tim Kanal Inspirasi.com, Jumat (29/1) lalu di Aceh Tamaing mengatakan hasil pertemuan antara Pemerintah Gayo Lues dan Aceh Tamiang, pembangunan jalan tidak boleh dihentikan.

Pembangunan Ruas jalan Aceh Tamiang – Lesten Gayo Luwes merupakan dambaan/ harapan dan keinginan yang kuat warga masyarakat Aceh Tamiang dan Warga masyarakat Gayo Luwes pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Dengan tersedianya sarana ruas jalan dimaksud sudah barang tentu akan mempermudah akses transportasi, terbuka keterisolasian. Begitu juga halnya di bidang ekonomi tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dan sekaligus memperkuat relasi bidang sosial budaya yang lebih kuat antar warga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Bapak Bupati Aceh Tamiang dan Bapak Bupati Gayo Luwes telah berkomitmen yang sama, untuk membuka dan membangun ruas jalan dimaksud.

Mengingat ruas jalan dimaksud merupakan jalan propinsi, tentunya Bupati Aceh Tamiang dan Bupati Gayo Luwes serta Ketua DPRK sudah satu visi untuk mengusulkan pembangunan jalan dimsksud Kepada Gubernur Aceh. ( sudah di usulkan kepada Gubernur Aceh).

Dan Infonya Pembangunan Jln Aceh Tamiang – Lesten Gayo Luwes anggarannya sudah dialokasi dengan Anggaran APBA TA 2021 melalui kegiatan TMMD. Terang Ketua Bappeda Aceh Tamiang.

Sementara ini belum ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari penggiat lingkungan. Ia mengajak, mari kita sama sama berdo’a dan atas Izin Allah SWT pembangunan ruas jalan Aceh Tamiang – Lesten Gayo Luwes segera terealisasi, harap Kepala Bappeda.

Dikatakan Rianto, Bappeda telah membuat kajian mendalam tentang jalan tembus tersebut. Yang pada awalnya membelah TNGL dan KEL dirubah ke arah Hutan Produksi di wilayah Kuala Blutan.

Jadi jalan tembus itu, ruas jalannya kita pindahkan kewilayah Hutan Produksi, kecuali itu, Hutan Lundung dan KEL sangat tidak mungkin kita lanjutkan, sebab diwilayah yang saya sebutkan tadi banyak kepentingan yang harus kita jaga keseimbangkan.

Ruas jalan sepanjang 55 kilometer dari Simpang Semadam, lintasan jalan negara dikecamatan Kejuruan Muda menembus Semadam – Lesten, sepanjang 19 kilometer yang harus diterobos guna untuk pembukaan badan jalan baru.

Titik Nol
Titik nol pembangunan badan jalan sepanjang 19 kilometer tersebut dimulai dari wilayah Blutan Kecamatan Tamaing Hulu. “Wilayah ini merupakan kawasan Hutan Produksi, dari sini kita mulai pembangunan badan jalannya pada titik koordinat, N 04°10’58.9” E 097°49’46.8” inilah koordinatnya.

Ruas badan jalan yang dibangun dengan lebar 12 meter dan panjang 19 kilometer, diharapkan bisa menggunakan anggaran dari provinsi, karena jika dibebankan pembangunannya kepada daerah percepatannya akan tidak optimal, sebab keterbatasan anggaran.

Pertanyakan
Terkait dengan pembukaan jalan tersebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mempertanyakan, kelengkapan Administrasi dan Kajian LH Pembangunan Jalan Pulau Tiga-Lesten, apalagi dokumem amdal saat diminta ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sama sekali tidak ada, ini akan menjadi masalah dan perlu dilengkapi, tegas Muhammad Nur Direktur Walhi Aceh.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mempertanyakan dokumen pembangunan jalan Pulau Tiga – Lesten yang dibangun dengan panjang 19 KM berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) atau hutan produksi, sebab sama sekali tidak memiliki dokumen AMDAL, IPPKH, Izin Lingkungan dan Izin Pembangunan.

Hal ini sudah disurati WALHI Aceh kepada Pemerintah melalui dinas teknis melalui PPID dengan nomor 05/DE/WALHI/1/2021 tentang permohonan informasi, namun dinas tersebut melalui surat No.660/363-I Januari 2021 diberikan atas permohonan informasi, mereka tidak memiliki data domemen seperti diminta Walhi.

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Pasal 150 ayat (1) dan (2), yang menentukan :(1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu, Pembangunan Jalan tersebut seharusnya memiliki dokumen kajian lingkungan, mekanisme mendapatkan izin lingkungan harus di lalui proses penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan. Ketika dokumen lingkungan hidup tidak dilengkap dalam pembangunan jalan tersebut meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi pembangun tersebut karena beri dampak terhadap lingkungan hidup dan pembangunan itu sendiri, sebagimana hasil temuan WALHI Aceh jembatan yang diresmikan Gubernur Aceh pada tanggal 19 agustus 2019 kondisinya sudah rusak atau roboh.

Untuk itu menduga kuat pembangunan tanpa kajian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tamping sesuai fungsi ruang telah diabaikan begitu saja oleh pemerintah, padahal kita tau bahwa jalan tersebut bukan dibangun dalam kondisi darurat/bencana alam yang proses hukumnya dapat diabaikan.

Selain itu dampak dari pembangunan jalan Pulau Tiga-lesten dapat dipastikan akan meningkatnya praktek illegal logging disebabkan hadirnya jalan akses bagi kegiatan pertambangan dan perkebunan illegal dimasa akan datang, untuk itu WALHI Aceh mengkhawatirkan bencana alam dan bencana ulah manusia akan meningkat dimasa akan datang.

Harusnya pemerintah wajib menyiapkan strategi yang mendukung pembangunan dengan lingkungan hidup (hutan dan lahan) disana sehingga aspek hukum dan kajian lingkungan tidak boleh diabaikan begitu saja karena bicara akses penduduk di pedalaman Aceh.

Dalam hal ini WALHI Aceh mempertanyakan posisi kebijakan Pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten untuk bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan lahan dikarenakan telah mengabaikan etika pembangunan sesuai aturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Sehingga dipastikan komitmen Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hutan dan lahan serta isinya diabaikan dalam pembangunan ruas jalan tersebut. Dan kami meminta dinas teknis dan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan praktek pembangunan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah beberapa lalu telah meresmikan jembatan Bayle (Bongkar Pasang) sebelum membangun jembatan permanen di Kampung Lesten. Pintu gerbang memasuki wilayah Aceh Tamiang.

Berdasarkan caatatan Kanalinspirasi.com, Aceh Tamiang dalam beberapa tahun terakhir sering dilanda banjir kiriman yang terbaru pada awal tahun 2021 ada 11 Kecamatan di Kabupaten itu terendam banjir dengan ketinggian air 1,5 meter melanda Kecamatan Bandar Pusaka, Tenggulun, Sekerak, Bendahara, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Tanjung Karang, Ratau, Seruway, Kejuruan Muda dan Tamiang Hulu dampak dari banjir ribuan penduduk harus mengungsi.

Jangan Mubajir
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Independen (Wali) Muhammad Suhaji, meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam untung rugi dari pembangunan jalan tersebut, sehingga jalan yang dibangun tidak sia-sia dan berdampak positif kepada masyarakat dan jika dalam kajian banyak mudarat yang dipertimbangkan lagi.

Pihaknya mendukung kebijakan pemerintah membuka jalan tembus, selama kegiatan pembukaan jalan tidak berada dalam kawasan TNGL dan KEL, Kini pembangunan sudah dialihkan ke wilayah hutan produksi (HP), tentu harus melalui prosudur yang benar dengan melibatkan stakeholder yang ada seperti lembaga lingkungan.

Sebab, kegiatan pembangunan jalan diperlukan kajian mendalam, baik itu menyangkut sisi budaya, adat istiadat, aspek lingkungan, jangan semata-mata meninjau aspek ekonominya, dalam pelaksanaan pembangunan jalan tembus, sebab mengabaikan masalah yang saya utarakan tadi bisa muncul konflik sosial dan konflik manusia dengan hewan. Sebab ada, koridor dan rumah mereka terganggu,” tegasnya.

Pintu gerbang Selamat Datang di desa Lesten. Foto : Doc Kanalinspirasi.com

Menurutnya, aktivis lingkungan tidak ‘ambigu’ selama proses dan prosedural tidak membabi buta, demi kepentingan proyek semata, lalu mengenyampingkan aspek lingkungannya, yang dirugikan tetap masyarakat.

Dia berharap, pemerintah tidak perlu alergi dengan pelaku lingkungan, tapi bagaimana bisa melibatkan mereka dalam konsep pembangunan dan bersinergi disalam konsep multi efeknya.

Ditempat terpisah pemerhati lingkungan dari akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Subhan, S Hut, MSI, meminta pemerintah agar mepertibangan aspek berbagai aspek, termasuk untung dan rugi dalam pembukaan jalan.

Meskipun demikian Ia, sangat mendukung pembangunan jalan dengan catatan tidak mengabaikan aspek lingkungan, karena ketika jalan dibuka pada sebuah kasasan tentu akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk pembukaan lahan baru dan ini bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga ini perlu ada pengawasan yang ketat, agar dalam pembukaan jalan terhindar dari dampak lingkungan, sehingga keberadaan lingkungan tetap dilestarikan.

Ini penting, selain untuk menjaga habitat flora dan fauna juga untuk menghindari dampak kerusakan pasca selesai pembangunan jalan, terangnya.

Bahagia
Warga Lesten, Karim (42), mengaku senang pembangunan jalan untuk membuka terisolasi, pasalnya dia selama ini menjadikan tractor sawah untuk dijadikan alat transpor, karena sebelumnya jalan dari Ibukota Kecamatan Pining menuju Kampung Lesten, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh dengan jarak 18 kilometer tidak bisa dilalui dengan kenderaan biasa.

Sehingga tractor bantuan pemerintah yang seyogianya digunakan untuk membajak sawah, dialih fungsikan menjadi alat transportasi dari dan ke Pining menuju Lesten, sebab badan jalan layaknya sawah dan tak mampu dilalui oleh kendaraan lain, selain Jonder dan Sepeda Motor yang sudah dimosifikasi.

Ia mengaku setiap hari, bergumul dengan kubangan lumpur yang memenuhi badan jalan. Dia membawa barang belanjaan sembako masyarakat kampung Lesten.

Karim merubah Jonder itu dengan menambah bak sebagai tempat duduk penumpang dan tempat barang belanjaan didepan dan belakang Jonder. Setiap harinya tak kurang dari 15 orang penumpang bersatu dengan barang bawaan masyarakat kampung Lesten.

“Tak jarang saya harus bermalam, manakala hujan tiba tiba menerpa kami dalam perjalanan menuju Kampung Lesten. Lama perjalanan bisa dua hari menuju Kampung eks isolasi penderita Kusta akut, sebab medannya terlalu berat. Begitupun kita sudah siapkan semua, seperti tenda, kuali, piring, periuk, beras dan perlengkapan lauk pauknya untuk dimasak,” jelasnya mengenang perjalanan dia dan masyarakat dari Pining menuju Lesten.

Itu sekilas kenangan perjalanan panjang yang melelahkan, Karim bersama Jonder dan para penumpangnya, dari 2006 hingga 2017. Sebelas tahun Karim melakoni kubangan lumpur yang menemani hari harinya, hingga perjuangan panjang untuk mendapatkan jalan beraspal berhasil dan terbangun.

Kini, warga Lesten bisa sumringah menikmati indahnya jalan beraspal hasil perjuangan mereka, merengek minta kepada Pemerintah. Selama puluhan tahun lalu.
Hari ini hasil komoditinya sudah bisa dibawa keluar dari Lesten menuju Pining dan ke Blangkejeren untuk dipasarkan, tanpa harus menggunakan Jonder lagi.

Perubahan serta penantian panjang akses masuk membuahkan hasil, Karim dan warga Pining dan Lesten tersenyum ceria. Potret suram beberapa waktu lalu di Negeri Seribu Bukit pupus sudah.

Cegah Ilegal Logging
Karim juga menjelaskan, warga dikawasan perbukitan gunung yang membelah Pining-Lesten, jauh sebelum jalan tembus dibangun, secara bersama-sama ikut menjaga keseimbangan ekosistem didaerah tersebut, dengan membuat lembaga Harimau Pining.

Karim sendiri selaku tokoh masyarakat setempat bersama teman-temannya membuat aturan yang tak tertulis, tetapi diamini oleh semua penduduk, musalnya aturan tentang tentang penangkap ikan di sungai menggunakan tidak boleh menggunakan bahan peledak, racun dan setrum.

Jika ada warga setempat kedapatan menangkap ikan menggunakan alaat yang dilarang akan dikenai denda satu ekor kerbau dan aturan tersebut dipatuhi oleh penduduk setempat, dan itu sudah berjalan sepuluh tahun yang lalu sampai saat ini. “Ini bukan aturan tertulis, tapi semacam resam lisan yang mengikat dan didukung oleh tokoh dan pemangku jabatan”, sebutnya.

Untuk menjaga hutan, karim dan teman teman pernah membangun pos pemantau ilegal logging, mereka terkendala dengan navogator dan pendung lain, sehingga itu tidak bertahan lama.Dirinya menjamin tidak terjadi praktek ilegal logging disepanjang delapan kilometer jalur baru jalan tembus pada lintasan Lesten – Blutan kecamatan Tamiang Hulu.

Selama pihak pihak yang berkompeten memberi kepercayaan kepada lembaga Lingkungan setempat untuk mengawasi praktek ilegal loging, “Tapi beri kami fasilitas dari kedua belah pihak (Aceh Tamiang dan Gayo Lues) alat pendukung untuk mengawasi hutan, kami siap,“ tegas Karim.

Bangun pos – pos pengamanan dibeberapa titik yang dianggap strategis sebagai alat pengawasan baik dari Pemerintah Gayo Lues juga Pemerintah Aceh Tamiang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) beri kesempatan dan kepercayaan bagi lembaga setempat untuk berbuat bagi kepentingan daerah.

“Biarlah jalan tembus Lesten – Aceh Tamiang tersebut dibangun, sebab dengan dibangunnya akses itu mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan memotong jalur cepat menjual komoditi ke Aceh Tamiang dan Sumatera Utara,” pungkasnya.

Rasa Kemanusiaan itu Hanya Untuk Hewan.
Mantan Kepala Mukim, Pining. Amin PP (57), meminta kepada semua pihak dalam mengkritiasi pembukaan jalan tembus Gayo Lues-Tamiang jangan hanya melihat kepentingan hewan, tetapi manusia juga perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, ada pihak yang menghambat pembangunan jalan melintasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Kawasan Ekosistem Leuser di Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Padahal, dengan dibukanya jalan tersebut akan memudahkan akses keluar masuk dari dan ke Kabupaten Gayo Lues – Aceh Tamiang yang merupakan satu satunya jalan tembus terdekat menuju Aceh Tamiang dan ke provinsi Sumatera Utara.

Dia mengakui kalau masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Pining belum pernah ada pihak pihak yang membuat serta melakukan sosialisasi, terutama mengenai batasan – batasan TNGL dan KEL, mana Hutan adat dan kawasan yang dibenarkan untuk melakukan aktifitas ekonomi.

“Mereka selalu mengatakan ini dilarang dan itu tidak boleh ditebang. Lalu muncul pertanyaan, siapa lebih dahulu masyarakat atau penetapan kawasan TNGL diwilayah kami ini, dari zaman dulu Pining ini sudah ada, malah dulu hukum adat yang kami tahu.

Tak hanya itu, Amin juga mengkritisi aktivis lingkungan, kekesalannya muncul karena larangan pembangunan jalan tembus tersebut melintasi hutan lindung dan KEL. Dia mengatakan bahwa ‘Prikemanusiaan itu tidak lagi pada manusia, tetapi lebih kepada kepentingan untuk melindungi hewan”, sesalnya.

“Coba jelaskan, mana Hutan Lindung dan mana yang Hutan Rakyat. Jika ini sudah dilakukan sosialisasi saya yakin masyarakat tahu mana batasan – batasan yang boleh dan yang mana yang dilarang. Sepengetahuan saya belum pernah ada sosialisasi tentang ini,” kata Amin.
Tak hanya itu, dia minta tunjukan batasan – batasan TNGL terutama patok – patok yang menyatakan itu adalah batas TNGL. “Kalau kita tanya kepada mereka, mereka sendiri tidak tahu mana patok – patok yang dimaksud,”.
Amin minta, untuk semua larangan harus jelas dilengkapi dengan peta dan aturan yang mengikat, lalu lakukan sosialisasi apa yang menjadi pelarangan dalam aturan, dia yakin masyarakat pasti akan patuh, sehingga masyarakat tau mana yang beleh mana tidak,sebutnya.

Kami, sangat membutuhkan jalan untuk melepaskan kehidupan ekonomi yang lebih mapan dari keterisoliran akses keluar dan masuk dari Pining menuju Lesten dan ke Aceh Tamiang.

Jalan tembus Pining – Lesten – Pulau Tiga merupakan jantung perekonomian baru, bagi masyarakat di tiga wilayah itu untuk membawa hasil bumi mereka keluar dari Pining dan Lesten ke wilayah Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. Sebab jalur itu lintasan terdekat diwilayah timur Aceh.

Buka Lahan
Kasmin (60) warga Lesten mengatakan, secara umum, jembatan dan akses yang baik akan meningkatkan income perkapita penduduk suatu wilayah secara cepat. Sebab sentra produksi penghasil komoditi setempat dapat dengan mudah diangkut keluar untuk dijual.
Lalu membuka wilayah – wilayah sentra produksi baru yang dahulunya merupakan wilayah terisolir. agaknya kalimat diatas menggambarkan kondisi saat ini, amain sendiri dalam waktu tidak lama akan panen jagung.
Dia membuka ladangnya kembali saat jembatan Baylle dibangun dan diresmikan oleh Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Kasmin membuka ladang jagung hanya dua rante, tapi setelah ada akses, dia membuka kebun jagung seluas tiga hektar.
Sesaat lagi kebun jagung milik Kasmin sudah dapat dipanen, kata dia, pasar tujuannya adalah Aceh Tamiang, sebab sudah bisa ditembus meski masih memakai sepeda motor.

“Saya sangat berterima kasih kepada TNI yang sudah membuka jalan tembus Aceh Tamiang – Lesten melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), sebab pasar terdekat menjual hasil bumi kami adalah Aceh Tamiang,” katanya.

Dia sangat memohon kepada pihak – pihak yang mengkritisi jalan tersebut agar melihat kepentingan masyarakat secara luas dari berbagai aspek, katrena jalan tembus itu sudah terlambat dibangun, jika dari dahulu, Lesten tidak lagi terisolir dan menjadi daerah maju dan berkembang dengan andalan hasil buminya, jagung, sere wangi, karet dan coklat.

Profile Gayo Lues
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues merupakan satu kabupaten baru dalam wilayah Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang iuuNo.4 Tahun 2002 sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak di antara Garis Lintang 03°40′-04°17′ LU dan Garis Bujur 96°43′-97°55′ BT, dengan luas wilayah 5.719,58 km² atau 571.958,00 Ha.

Batas administrstif Kabupaten Gayo Lues meliputi: Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Nagan Raya dan Aceh Timur; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya; Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan; Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara).

Secara Administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 Kecamatan, 25 Kemukiman dan 144 gampong (desa), dengan jumlah penduduk saat ini diperkirakan mencapai 80.000 jiwa.

Kabupaten Gayo Lues yang sering di juluki dengan “Negeri Seribu Bukit” terletak di ujung Dataran Tinggi Gayo, memang terkesan terisolir di bidang transportasi, namum apabila dilakukan pembangunan jalan tembus yang memadai, tentunya akan dapat memberikan pengaruh positif dan efek ganda terhadap percepatan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya (polekososbud) bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Negeri Seribu Bukit, merupakan kabupaten baru yang tergolong berumur muda, baru seumur jagung. Baru satu periode kepemimpinan Bupati defenitif dari sejak dibentuknya Kabupaten Gayo lues selama 5 Tahun yaitu periode 2007-2012. Namun walaupun masih merupakan kabupaten baru, Negeri Seribu Bukit ini dari waktu ke waktu, terus berbenah diri dengan berbagai program, antara lain program pembangunan sarana dan prasarana Jalan, irigasi, jaringan listrik, air bersih, komunikasi dan informasi.
Satu program andalan di antaranya adalah Program Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera (Gemasih) yang merupakan program masyarakat tani dalam arti sangat luas, yaitu meliputi program-program pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan.

Penetapan Program Gemasih tentunya sangat beralasan, karena di dukung oleh kawasan produktif di antaranya, persawahan 14.222 hektare, lahan kering 3.098 hektare, holtikultura 9.251 hektare, perkebunan 28.131 hektare, peternakan 2.335 hektare, hutan tanaman industri 10.129 hektare, dan kawasan produktif hutan produksi terbatas 20.350 hektare.

Potensi Daerah
Komoditi potensial dari Gayo Lues yang memiliki prospek pengembangan ke depan adalah kopi, kakau, karet, kemiri, kelapa sawit, padi, jagung, sere wangi, ikan air tawar dan hasil ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan kuda. Sebagai daerah yang memiliki potensi produksi yang besar tentunya membutuhkan akses pasar, jaringan pasar yang luas serta jaminan pemasaran.

Stigma pasar adalah ada pasar pasti akan ada produksi untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan pasar, namun ada produksi belum tentu ada pasar yang dapat menampung seluruh hasil produksi. Oleh karenanya jaminan pasar sangat dibutuhkan bagi masyarakat produsen.

Satu solusinya adalah membuka akses keterisoliran transportasi dengan membangun jalan tembus yang memadai ke perbatasan Kabupaten tetangga yang saling menguntungkan. Dengan harapan tidak saja dapat memperlancar arus transportasi dan arus mobilisasi orang, akan tetapi juga akan memperlancar arus barang dan jasa serta yang lebih prospek lagi adalah dapat menarik minat investor atau para pemilik modal untuk berinvestasi di semua bidang usaha.

Kegiatan pemasaran tidak cukup hanya ada jalur distribusi antara produsen dan konsumen, seperti adanya distributor, agen, pedagang pengumpul, makelar dan lain-lain. Namun tidak kalah pentingnya juga harus ada tersedianya jalur atau sarana transportasi yang memadai sebagai sarana mempermudah, mempercepat dan memperpendek jarak tempuh dan menjaga ketepatan waktu sehingga ada jaminan hasil produksi segera sampai ke pasar, pada gilirannya secara ekonomis nilai jual hasil produksi juga akan dapat bersaing di pasaran.

Jalan Tembus
Gayo Lues memiliki 5 penjuru akses jalan perbatasan kabupaten tetangga, yaitu: Kabupaten Aceh Tengah (Takengon), berjarak ± 156 km, kondisi jalan baik; Kabupaten Aceh Timur (Peureulak), berjarak ± 170 km, kondisi jalan tidak baik; Kabupaten Aceh Tenggara (Kutacane), berjarak ±104 km, kondisi jalan baik; Kabupaten Aceh Barat Daya (Simpang Babahrot), berjarak ±120 km, kondisi jalan belum baik, dan; Kabupaten Aceh Tamiang (Simpang Seumadam), berjarak ± 120 km, kondisi jalan tidak baik.

Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues selama ini dalam memenuhi kebutuhan maupun memasarkan hasil produksinya sebagian besar sangat tergantung dengan Medan (Sumut). Sementara jalan akses satu-satunya yang terdekat dengan Medan ialah melalui Kabupaten Aceh Tenggara, dengan waktu tempuh ±11 sampai 12 jam.

Oleh sebab itu sangat beralasan apabila Kabupaten Gayo Lues dimasukkan ke dalam program Pemerintah Aceh berupa pengembangan sarana dan prasarana jalan wilayah tengah. Antara lain berupa pembangunan tembus Kabupaten Gayo Lues ke Kabupaten Aceh Tamiang yang hanya berjarak atau panjang ruas jalan ±120 km yaitu Blangkejeren sampai dengan Simpang Seumadam-Kualasimpang.

Sudah barang tentu tidak ada pilihan lain, akses terdekat Kabupaten Gayo Lues ke Medan adalah melalui jalan tembus ke Kabupaten Tamiang, sebab apabila pembangunan jalan tembus tersebut terlaksana maka waktu tempuh dari Blangkejeren ke Medan diperkirakan hanya kurang dari 7 jam perjalanan, fantastis. (jufrizal)

Pos terkait