Lockdown Gampong Salahi Aturan, Pemerintah dan Dewan Aceh Besar Cari Solusi

  • Whatsapp
lockdown aceh besar
Pemerintah Aceh adakan rapat khusus guna membahas, pelaksanaan Lockdown di tingkat Gampong. Foto : Ist

ACEH BESAR – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, Kamis (2/4) menggelar rapat khusus guna membahas pelaksanaan Lockdown di tingkat Gampong yang kini marak terjadi dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, guna mencegah penyebaran covid-19 di Aceh Besar.

Rapat yang dihadiri Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali serta Wakil Katua dan para Ketua Fraksi DPRK serta Plt. Setwan Fata Muhammad, S.Pd.I.,MM dari unsur pemerintah hadir Bupati Aceh Besar Ir. H. Mawardi Ali dan Sekdakab Aceh Besar Iskandar, M.Si.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali saat membuka rapat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah menyiapkan anggaran Rp. 48 M untuk penanganan covid-19, Ia berharap penggunaan anggaran haruslah tepat sasaran.

“Berdasarkan RKA perubahan yang telah disiapkan oleh pemerintah, penggunaan bisa dilaksanakaan lebih cepat, karena saat ini masyarakat Aceh Besar sedang menanti keputusan ini”, sebut Iskandar Ali.

Pihaknya sangat mendukung, jika pemerintah memberlakjukan lockdown ditingkat gampong, agar daerah Aceh Besar terbebas dari covid-19.

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Bachtiar Djuned, ST, menyampaikan rasa prihatin dan khawatir dengan kondisi masyarakat yang berlebihan dalam menyikapi pandemi covid-19 di Aceh Besar.

Ia minta kepada Pemkab Aceh Besar agar memberikan instruksi tegas. “Sekarang ini masyarakat me-lockdown ditingkat desa, jaga malam, menutup pintu gerbang. Kami harap Bupati Aceh Besar memberikan instruksi langsung lewat video atau media masa dengan tegas mengenai itu”, ungkap Bachtiar

Dalam kesempatan itu juga turut dibahas ketersedian sembako untuk masyarakat Aceh Besar yang bersifat urgen selama pandemi corona.

Mursalin, SH berpandangan bahwa 10% dana desa yang boleh digunakan oleh pihak Desa harus berdasarkan anjuran Bupati lewat Perbup. “Para Keuchik Gampong perlu payung hukum agar tidak salah kaprah kalau memang 10% dana Desa bisa digunakan oleh Keuchik untuk pembagian sembako kepada warga”, terang Mursalin dari Fraksi PKS.

Bupati Aceh Besar Ir. H. Mawardi Ali mengatakan, pemerintah sudah mengalokasi anggaran 48 M untuk penanganan dan pencegahan covid-19, anggaran tersebut kita alihkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan SPPD. “Seperti Umroh (Bonus MTQ) Penas, MTQ Kecamatan, HUT kota jantho, pelatihan, open house yang kita alihkan dari OPD di Aceh Besar seperti di RKA”, jelasnya.

Dalam waktu dekat, kita akan finalisasi hasil rapat terbatas ini pada Senin (5/4) mendatang, Kami dari Pemkab Aceh Besar berserta jajaran meminta legislatif untuk terus mengawal pembangunan di Aceh Besar. “Terutama pada kegiatan penanangan covid-19, kita harsu bersinergi, kami sangat butuh masukan dari DPRK Aceh Besar”, Harapnya.

Terkait lockdown ditingkat gampong hampir diseluruh Aceh Besar, Mawardi Ali mengklarifikasinya bahwa tidak ada instruksi dari Pemerintah Aceh Besar dalam hal ini Bupati atau Wakil Bupati. “Inilah ciri khas sebetulnya dari masyarakat Aceh Besar punya inisiatif namun kendati demikian menyalahi dari aturan daerah atau pun pusat”, tegas Mawardi.

Besok kami rapat terbatas dengan Camat salah satunya hal ini, lanjutnya. Akan kami sampaikan kepada pihak kecamatan terlebih dahulu dan kita cari solusi bersama, tutupnya.

Diketahui Pemkab Aceh Besar telah menyurati Manager Bandara Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar untuk menutup sementara guna pencegahan covid-19 namun belum direalisasi, begitu pula dengan pembangunan Jalan Tol pihaknya sudah menyurati PUPR namun proyek jalan tol tidak bisa dihentikan karena itu proyek berskala nasional. (zal)

Pos terkait