NIK Tidak Berfungsi, Ombudsman RI Aceh Koordinasi Dengan Kemendagri

  • Whatsapp

BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menerima pengaduan dari masyarakat terkait kartu identitas tidak berfungsi saat mendaftar pekerjaan dan masuk kuliah untuk melanjutkan pendidikan, atas pengaduan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kemendagri agar hal tersebut bisa terpecahkan.

Demikian kata Kepada Perwakilan Ombusman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin kepada Kanalinspirasi.com di Banda Aceh, Selasa (23/2) siang.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, seorang warga asal Aceh Tengah bernama Mauli Idrawana (26) melaporkan bahwa nomor identitas kependudukan (NIK) yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP) miliknya tidak bisa digunakan untuk pendaftaran kerja secara online.

Begitu juga halnya saat digunakan untuk melanjutkan study magister (S2) nya ke salah satu kampus di Kota Lhokseumawe, sebab nomor NIK yang tertera pada KTP miliknya tidak berfungsi.

Dalam laporannya, Mauli menyebutkan bahwa KTP nya sudah siap. Namun tidak bisa digunakan, ketika mengisi pada kolom NIK datanya di tolak. Sedangkan Pelapor membutuhkan data tersebut dengan cepat untuk lowongan pekerjaan.

Menerima pengaduan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husin langsung memerintahkan Ilyas Isti, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Pusat.

I Ketut Dedy Dharmaja Mulia yang merupakan Keasistenan Utama (KU-7) Ombudsman RI yang membidangi adminduk, ketika menerima informasi tersebut dari Ombudsman Aceh langsung menghungi pihak Kementerian Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi secara langsung.

“Kita sudah konfirmasi ke pihak Kemendagri, kata mereka NIK nya sudah valid dan sudah dapat digunakan” jelas Dedy kepada pihak Ombudsman Aceh pada Senin (22/2).
Selanjutnya pihak Ombudsman Aceh mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Mauli selaku Pelapor, ketika di cek, Mauli menerangkan bahwa NIK nya sudah dapat digunakan.

“Sudah pak, sudah bisa daftar secara langsung. Atas bantuannya terimakasih ya pak” ucap Mauli Idrawana, Senin 22 Februari 2021.
Dr. Taqwaddin yang didampingi oleh Ilyas Isti menyebutkan bahwa, masyarakat jangan enggan melapor ke Ombudsman jika ada kendala terkait kartu kependudukan atau dugaan maladministrasi lainnya.

“Penting kami sampaikan bahwa masyarakat jangan ragu-ragu melapor ke Ombudsman, bisa melalui whatshapp, email, facebook, dan lainnya. Semua penanganan laporan di Ombudsman gratis,” demikian ungkap Taqwaddin. (juf)

Pos terkait