Pansus DPRK Aceh Besar Bahas Dokumen LKPJ Bupati Aceh Besar TA 2020

  • Whatsapp
lkpj aceh besar

ACEH BESAR – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar gelar rapat perdana tentang perumusan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar TA 2020 di Dekranasda, Ingin Jaya, Senin (15/3).

Abdul Mukti selaku ketua Pansus mengatakan, pihaknya telah mengiventarisir 14 masalah dari Dokumen LKPJ Bupati Aceh Besar dalam pembahasan tadi.

Bacaan Lainnya

“Empat belas masalah tersebut telah dipaparkan oleh Fraksi-Fraksi DPRK yang terhimpun kedalam Pansus berdasarkan dokumen LKPJ yang diterima untuk dibahas bersama’, kata Mukti.

Rekomendasi itulah, kata dia, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Mukti, tahap pembahasan hingga rekomendasi adalah kewajiban DPR seperti tertuang dalam perundang-undangan, pungkasnya.

Diketahui, Pansus DPRK Aceh Besar dibentuk pada (10/03/2021) di Jantho, pasca sidang Paripurna DPRK Ke-6 Masa Persidangan Ke-II tentang Penyampaian LKPJ Bupati Aceh Besar TA 2020 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Sulaimi, M.Si.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, S.Pd.,M.Si menyampaikan apresiasinya kepada Pimpinan Pansus dan anggota yang berkomitmen menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati TA 2020 hingga besok (Selasa 16/03).

Iskandar Ali menilai, Rekomendasi harus menjadi dasar pembangunan serta menjadi acuan pembangunan Aceh Besar tahun 2021.

“Prinsipnya DPRK Aceh Besar memastikan tata kelola pemerintah yang baik, bersandar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”, ungkap Iskandar Ali.

Selaku pimpinan DPRK, kita berharap Pansus bekerja maksimal dalam inventarisir masalah dan melahirkan rekomendasi nantinya, insyallah akan membawa pada perubahan untuk Aceh Besar yang lebib baik, demikian tutupnya.

Empat belas iventarisir masalah LKPJ Bupati Aceh Besar oleh Pansus DPRK sebagai berikut :

  1. KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  2. KONSIDERANS HUKUM DAPAT DIPERJELAS TERKAIT KEKHUSUSAN ACEH DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2006.
  3. SUMBER DATA YANG DISAJIKAN DALAM DOKUMEN LKPJ HARUS AKURAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
  4. KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP PRIORITAS VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
  5. PRIORITAS PEMBANGUNAN DARI SUMBER DANA OTSUS
  6. TARGET PENCAPAIAN RPJMD YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2020
  7. PENCAPAIAN PROGRAM UNGGULAN.
  8. CAPAIAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH.
  9. PERLU KETETAPAN WAKTU PENGELOLAAN ANGGARAN AGAR TIDAK TERJADI GAGAL TENDER.
  10. PERLU PENDAPATAN DAN VERIFIKASI YANG TEPAT TERHADAP PENERIMA BANTUAN.
  11. PERLU MEMUNCULKAN PROYEKSI WISATA BARU PADA TAHUN 2022 DI IBU KOTA KABUPATEN.
  12. PENGEMBANGAN KOTA JANTHO MELALUI TRANSIMIGRASI NON LOKAL.
  13. PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI PULO ACEH (DERAH TERLUAR)
  14. TERMUATNYA/TEREALISASINYA HASIL MUSRENBANG RKPD KECAMATAN DALAM APBK.

(adv)

Pos terkait