Pansus Migas DPRK Aceh Utara Paparkan Laporan Hasil Kerja di Rapat Paripurna

  • Whatsapp
Rapat paripurna istimewa ke-7 masa persidangan II tahun 2019, penyampaian laporan hasil kerja Pansus Migas DPRK, di gedung DPRK Aceh Utara, Selasa (20/8). Foto: Rahmat Mirza - Kanalinspirasi.com

ACEH UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna istimewa ke-7 masa persidangan II tahun 2019, tentang penyampaian laporan hasil kerja Pansus Migas DPRK, di gedung dewan setempat, Selasa (20/8).

Rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Pansus Migas dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A. Jalil didampingi Wakil Ketua I DPRK Mulyadi, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara Zubir dan dihadiri Asisten Asisten I Dayan Albar, Asisten III A. Murtala.

Bacaan Lainnya

Penyampaian laporan hasil kerja Pansus Migas, Wakil Ketua Pansus Anzir menyampaikan, ada beberapa poin penting yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh Utara, di antaranya pemkab harus mengundang Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) untuk memperjelas kedudukan terhadap perpanjangan kontrak baru terhadap PT PHE dan participating interes/PI kepada PDPE.

Selain itu, pemerintah setempat agar mengundang PT PHE untuk mempertanyakan tentang pengelolaan hasil produksi dan rehabilitasi terhadap lingkungan sekitar claster I, II, III, IV dan south Lhoksukon.

“Mengundang tokoh masyarakat untuk mendapat masukan-masukan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Aceh Utara. Kemudian, Pemkab Aceh Utara untuk membentuk tim advokasi bersama terhadap SDA Migas bersama dengan PD. Pase Energi,” kata Anzir, dalam laporannya, Selasa.

Anzir menambahkan, sebagai rekomendasi hasil kerja Pansus Migas dan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Aceh Utara, yakni mendorong perubahan PP Nomor 23 Tahun 2015 supaya kewenangan Pemerintah Aceh lebih kuat dan kokoh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi Aceh. Dan memasukkan nomor baru keterlibatan kabupaten/kota penghasil migas dalam revisi PP tersebut, sehingga Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan menanggung akibat paing serius dari eksploitasi migas dapat memperoleh posisi yang adil dan bermartabat.

PT PHE dan perusahaan eksploitasi lainnya wajib melakukan antisipasi dan pemulihan kawasan persawahan, dan perkebunan masyarakat yang terimbas oleh kegiatan perusahaan. Kata dia, participating interes merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interes/PI 20 persen pada wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi kepada perusahaan PD.Pase Energi.

Menurut Anzir, karena mengingat akan dilakukan perpanjagan kontrak kerja sama kepada PT PHE, maka dalam hal ini Pansus Migas mendesak Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan BPMA untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak tersebut. Tentunya dengan memperhatikan kondisi di lapangan pada wilayah kerja serta tidak mengabaikan hak-hak yang diatur berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri ESDM tentang migas terhap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diatur melalui K3S.

“Terdapat penempatan saham satu persen yang ditawarkan oleh PDPA kepada PDPE harus ditolak, dan dipertimbangkan kembali oleh Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan PDPA dengan mempertimbangkan secara serius posisi Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan penanggung akibat langsung dari eksploitasi jangka panjang tersebut,” ujar Anzir.

Selain itu, kata Anzir, besaran dan pengelolaan CSR oleh perusahaan eksploitasi perlu dilakukan secara transparan, dan bertanggungjawab yang dapat diketahui oleh Pemkab dab DPRK Aceh Utara.

Selanjutnya, perusahaan eksploitasi wajib mengutamakan tenaga kerja lokal, baik tenaga kerja skill maupun nonskill serta memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang migas ataupun non-migas bagi masyarakat Aceh Utara.

“Maka dalam rangka perpanjangan kontrak baru, pansus merekomendasikan model kontrak berbasis model cost recovery. Kemudian semua aset bekas Exxon Mobil baik berupa lahan dan bangunan yang tidak lagi dipergunakan untuk operasional perusahaan, supaya diserahkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk dapat diipergunakan bagi kepentingan masyarakat,” kata Anzir.

Untuk itu, Anzir menyebutkan, pansus meminta kepada PT PHE untuk merehabilitasi seluruh lingkungan mulai dari masa Mobil Oil, Exxon Mobil dan PT PHE yang selama ini diabaikan, dan termasuk pencemaran limbah merkuri. Oleh karena itu, pihak Pemkab Aceh Utara segera menyusun rancangan qanun tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh Utara. (*)

Pos terkait