PBM Secara Daring, Refleksi Pertama Pada Hardikda Ke-61

  • Whatsapp
Fahril Muzanna Pemuda Aceh Besar

KANALISNPIRASI.COM – Kita telah disibukkan dengan ricuhnya proyek multi years pada waktu lalu disusul penertiban DAS bantaran Krueng Aceh dinilai kontroversi, kemudian persoalan receh terkait sengketa tanah kampus Unsyiah dan UIN hingga berakhir dengan pembangunan pagar permanen (beton) dan baru-baru ini pula publik hiruk pikuk dengan stiker Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pemprov Aceh. Namun persoalan pendidikan khusus Proses Belajar Mengajar (PBM) yang nyaris blabas sejak diterapkan Pembelajaran Daring seakan baik-baik saja.

Lebih spesifik pendidikan Aceh Besar stagnan mungkin dinilai insinuasi belaka jika tolak ukur keberhasilannya hanya wilayah Ingin Jaya, Sukamakmur, Darul Imarah, Montasik, Blang Bintang dan Simpang Tiga. Tapi kemudian menjadi ketimpangan dalam realitas jika pendidikan 23 kecamatan di Aceh Besar menjadi tolak ukur keberhasilan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu mudah dalam implementasi daring karenan secara ekonomi telah memada dalam memenuhi kouta, smartphone, internet dan sebagainya. Begitu juga masyarakat berekonomi menengah ke atas mampu menitipkan buah hatinya di boarding school. Namun berbeda kasta dan cerita bagi petani, buruh, nelayan dan masyarakat berekonomi menengah kebawah yang memiliki keterbatasan untuk membeli smartphone hingga kouta. Belum lagi masyarakat yang berdomisili di daerah tidak memumpuni askses internet menjadi klimaks tersendiri dalam PBM daring ini.

Menyelesaikan persoalan diatas bukan dengan narasi tetap bersemangat, manfaatkan waktu, atau statemen kondisi yang tidak diharapkan tapi dengan inisiasi dan solusi. Sejak enam bulan PBM secara daring dilaksanakan telah membuat masyarakat Aceh Besar khususnya resah, terutama kami kaum muda melihat perubahan pola sosial siswa-siswi sibuk dengan game. Keresahan ini juga dirasakan orang tua karena tidak mampu secara ekonomi seperti disebutkan diatas.

Lacurnya siswa-siswi yang keterbatasan smartphone, kouta dan jaringan internet tentu tidak belajar secara daring yang dari awalnya memang tidak akan maksimal di Aceh Besar jika tidak didukung dengan langkah-langkah dari Pemkab.

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor goyah, ekonomi mengalami resesi, priwisata ambruk, usaha Mikro (UMKM) berantakan tak terkecuali sektor pendidikan yang nyaris keblabasan. Penulis berani katakan stagnan khususnya wilayah Aceh Besar dimana implementasi pembelajaran daring seperti bayangan semu, fatamorgana ada tapi tiada.

Perlu diketahui pembelajaran dalam jaringan (daring) adalah inisiatif yang diupayakan pemerintah pusat melalui Kemdikbud Nadiem Makarim demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dalam dunia Pendidikan, lewat Surat Edarannya (SE) dengan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 pada tanggal 17 Maret 2020.

Namun dari pada itu Pemerintah Aceh meneruskan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kota, demi mewujudkan inisiasi memutus penyebaran Covid-19.

Seperti anak yang patuh kepada orang tua, pemerintah daerah langsung mengeluarkan instruksi kepada Dinas Pendidikan selaku mitra kerja guna mengindahkan SE Mendikbud, namun Sayangnya khusus daerah Aceh Besar tidak mampu terealisasi seperti diharapkan.

Tanpa banyak pertimbangan turunan SE itu dijalankan oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Terhitung sejak Maret s.d September sekolah diliburkan selama 6 bulan lamanya, meskipun ada 13 daerah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka (normal) menurut berita terakhir dari Dinas Pendidikan Aceh yang penulis kutip diberbagai media online.

Analogi penulis, seorang anak berumur 10 tahun dipaksa untuk memakai pakaian berukuran medium remaja 25 tahun. Begitulah perumpamaan SE Mendikbud terkait pembelajaran daring yang diteruskan kepada Pemerintah daerah. Aturan yang tidak relevan diterapkan di daerah seperti Aceh Besar.

Tergambar jelas bahwa tidak ada pertimbangan yang matang, kemdikbud sendiri tidak memahami problematika daerah yang belum siap dengan instruksi itu. Sangat miris.

Dan lebih tololnya lagi Pemda dan Pemkot langsung menerapkan daring tanpa kajian, pada dasarnya pemda dan pemkot paham betul bagaimana kondisi daerah yang mereka pimpin seperti Aceh Besar yang secara geografis belum memada untuk PBM daring karena keterbatasan jaringan internet, belum lagi keterbatasan sektor ekonomi untuk membeli smartphone atau kouta.

Artinya jika memang Pemkab Aceh Besar tetap menerapkan daring harus diikuti dengan langkah sebagai alternatif lain agar PBM daring ini efektif, demikian kebijakan yang seharusnya.

Kabupaten Aceh Besar salah satu daerah yang masih menerapkan pembelajaran secara daring hingga saat ini, meskipun pada waktu lalu Aceh Besar masuk zona hijau penyebaran Covid-19 dan sekarang kembali masuk zona merah bersama Banda Aceh.

Saat ditetapkan zona hijau, pemkab Aceh Besar tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka padahal beriringan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan SE untuk kebijakan pembelajaran tatap muka jika daerah telah masuk kedalam kategori zona hijau. Tapi tidak dengan Aceh Besar, zona hijau dan kembali masuk zona merah PBM tetaplah secara daring.

Klimaks disini tidak akan ada habisnya jika Pemkab Aceh Besar tidak segera merumuskan langkah alternatif sebagai senjata baru guna menunjang implementasi daring sejak enam bulan terakhir diterapkan.

Dalam situasi yang seperti ini masyarakat tidak butuh narasi tetap semangat, terus bekerja, atau manfaatkan waktu tapi harus adanya solusi yang ditawarkan, langkah-langkah pemerintah guna optimalisasi pembelajaran daring. Beberapa wilayah kecamatan tidak memumpuni belajar secara virtual karena keterbatasan internet, smartphone dan beberapa media pembelajaran yang dianggap perlu.

Tentunya ketimpangan diatas mempunyai keterkaitan dan keterikatan pada sektor ekonomi, dimana pemerintah seyogyanya turun ke masyarakat menjawab persoalan krusial demikian, bukan malah membangun narasi seakan akan baik-baik saja.

Seremeh inikah esensi pendidikan di Aceh Besar? Jika demikian kita telah mengkhianati komitmen leluhuh Aceh Besar yang sedari dulu telah menancapkan ide, konsep dan semangat untuk terus berpendidikan.

Kegalauan ini terus menerus menyelimuti pikiran dan hati kaum muda, terbawa kedalam diskusi dari meja ke meja hingga ruang-ruang diskusi Sejak 6 bulan terakhir karena Pemerintah tidak mengeluarkan instruksinya terkait langkah-langkah guna menginisiasi efektif PBM secara daring.

Sebelumnya Pelajar Islam Indonesia (PII) bersama OKP/Ormas dan Pagyuban Aceh Besar pernah terlibat dalam diskusi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar terkait langkah apa yang mampu diambil oleh Dinas agar Daring efektif, namun konyolnya tidak ada jawaban konkrit hingga opini ini ditulis. Malah diskusi saat itu dinilai langkah yang politis dan cekcok berakhir tanpa solusi bahkan timbul asumsi merongrong “Seperti Anjing Berebut Tulang” terdengar. Memang gelar pendidikan tidak menjamin otak dan hati manusia yang berpendidikan.

Pada dasarnya diskusi tersebut merupakan inisiasi untuk menemukan langkah penunjang PBM daring. Saat itu kaum muda menawarkan diri dengan ikhlas untuk turun ke lapangan langsung membentuk Relawan Pendidikan ke daerah-daerah yang memang tidak mempunyai akses internet. Namun apa dikata solusi yang ditawarkan tidak berguna oleh Pemerintah Aceh Besar, seperti dalam pepatah “Lage Asee Gloh Kapai” Narasi yang cocok tergambar saat itu.

Inilah maksud penulis ketimpangan pendidikan Aceh Besar. Sebelum pandemi pun esensi pendidikan masih semberawut namun dipoles indah lewat konsep dan teori belaka, dipublikasi hanya estetika-estetika pendidikan diruang publik. Soal kesejahteraan guru honor/kontrak tidak kunjung usai, disusul implementasi Sistem Pendidikan Teradu (SPT) tidak merata, parahnya lagi index keberhasilan pendidikan Aceh Besar hanya di kecamatan Ingin Jaya, Sukamakmur, Kuta Malaka, Blang Bintang, Darul Imarah, Peukan Bada. Ini adalah Ketimpangan pertama.

Kemudian berlanjut pada fase ketimpangan kedua di masa Pandemi Covid-19. Sudah jatuh dan tertimpa tangga. Jika ketimpangan pertama telah mempengaruhi maka fase kedua dari ketimpangan pastinya meluluhlantakkan pendidikan. Seharusnya fase kedua ini berjuang mati-matian, berjibaku mencari solusi, alternatif hingga PBM daring efektif bukan dengan narasi belaka.

Mengingat hari ini adalah hari Pendidikan Daerah (Hardikda) ke-62 khususnya kabupaten Aceh Besar menjadi refleksi bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah meskipun ditengah pandemi. Karena tidak menjadi beban saat adanya solusi dan alternatif lain yang mampu diambil untuk satu kebijakan.

“Langit Boleh Runtuh Tapi Tidak dengan Pendidikan” maksudnya matian-matian dalam menjaga, memupuk pendidikan secara praktik, bukan sebaliknya diucapkan mati-matian dipodium atau diruang publik seakan akan baik-baik saja namun secara realitas tumpang tindih dilapangan.

Ketimpangan pendidikan lebih bahaya dari pada bom Nagasaki Hirosyima. Sektor ekonomi telah bobrok mengalami resesi, dan membutuhkan 10-20 tahun hingga ia kembali normal. Begitu pun sektor pendidikan yang mengalami degredasi tentunya membutuhkan 10-30 tahun agar ia kembali membaik pasca pandemi nantinya. Nah apa hendak diucap, pukimaknya sejak PBM diterapkan tidak ada langkah oleh pemerintah daerah selain Mendikbud yang telah menginisiasi kouta 30GB agar daring efektif.

Hari Pendidikan Daerah Ke-61 benar-benar menjadi refleksi, pandemi Covid-19 membuat degedrasi pendidikan menjadi-jadi. Proses Belajar Mengajar (PBM) secara daring harus dievaluasi ditambah dengan alternatif agar ia efektif.

Perlu ditegaskan bahwa Ini bukan adaptasi tapi ketimpangan belaka, selamatkan Pendidikan Aceh Besar.

Oleh Fahril Muzanna, Pemuda Aceh Besar

Pos terkait