Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

  • Whatsapp
edukasi antikorupsi kpk pegawai kpk jadi asn
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said, Jakarta. Foto : tf subarkah - tirto

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PP tersebut ditandatangani Jokowi pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Saat dikonfirmasi, Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Sekretariat Negara Bayu Gialucca Vialli membenarkan hal itu. “(Benar) Terlampir salinannya,” kata Bayu kepada Kompas.com, Minggu (9/8).

Ia pun membagikan salinan PP Nomor 41 Tahun 2020 itu. PP tersebut juga bisa diunduh di laman Kementerian Setneg. Dengan terbitnya aturan ini, maka pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kini berstatus sebagai ASN. Total ada empat bagian dan 12 pasal yang termaktub dalam aturan tersebut.

Perubahan status tersebut mencakup pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sesuai ketentuan Pasal 2. Pengalihan status itu akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu Penyesuaian jabatan di KPK dengan jabatan ASN, Identifikasi jenis dan jumlah pegawai, Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta Melakukan pelaksanaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, proses pengalihan ini juga memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Pasal 5 juga menyebutkan tentang penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada KPK yang meliputi Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan PPK, Deputi merupakan JPT Madya, Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama, dan Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator Kepala Sub-bagian atau Sub-bidang merupakan Jabatan Pengawas.

Pos terkait