Pemkab Aceh Besar Gelar Monev Dana Desa Tahun 2021

  • Whatsapp
monev aceh besar
Pemkab Aceh Besar menggelar Monev penyaluran dana desa tahun anggaran 2021 dan penandatanganan pakta integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih serta Melayani di Aula Gedung Dekranas, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (2/2). Foto : Humas Pemkab Aceh Besar

ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar Monitoring Evaluasi (Monev) penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021 dan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Gedung Dekranas, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (2/2).

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala KPPN Banda Aceh Herkwin, para Asisten Setdakab, dan para kepala OPD. Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali yang diwakili Plt Sekdakab Aceh Besar Abdullah SSos menyatakan, untuk tahun 2021 Kabupaten Aceh Besar menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa di wilayah KPPN Banda Aceh.

Bacaan Lainnya

“Tahun ini Aceh Besar lebih cepat menerima transfer dana desa Tahap I dibandingkan tahun 2020. Saat ini, ada 30 gampong di Aceh Besar yang sudah menerima dana desa dan BLT dana desa Tahap I tahun anggaran 2021 dengan total Rp 7,63 milyar dan 6 gampong sedang proses penerbitan SP2D di KPPN Banda Aceh,” kata Abdullah SSos dalam kegiatan yang dipandu Kepala BPKD Aceh Besar Arifin SHi MSi.

Dikatakannya, terkait penanggulangan dampak pandemi Covid-19, pemerintah tetap memprioritaskan BLT-Desa melalui anggaran dana desa tahun anggaran 2021 selama 12 bulan dengan besaran Rp 300 ribu. Adapun syarat penentuan KPM BLT yang telah ditentukan yaitu meliputi keluarga miskin atau kurang mampu yang bukan penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, BST, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Plt Sekdakab Aceh Besar juga menyampaikan apresiasi kepada KPPN Banda Aceh atas jalinan kerjasama dan profesionalitas bekerja yang sangat baik, sehingga penyaluran dana desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Aceh Besar dapat diterima tepat waktu.

Kepala KPPN Banda Aceh, Herkwin mengemukakan, pihaknya senantiasa mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait demi terwujudnya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (*)

Pos terkait