Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perdes Klik PEKKA di Asahan

  • Whatsapp
Perdes Klik Sungai Lama Simpang Empat Asahan Sumut
Perdes Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Sumut, Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan. foto: dok. Serikat Pekka Asahan

SUMUT – Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berhasil melahirkan Peraturan Desa terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Peraturan Desa (Perdes) memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, melalui sebuah kegiatan yang dinamakan Klik atau Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan.

Bacaan Lainnya

Melalui Perdes No. 5 Tahun 2019 ini, dicantumkan bahwa pembiayaan klinik layanan bisa berasal dari APBD Kabupaten atau APBDes dari unsur masyarakat, Ormas dan dunia usaha.

Rubiati, salah seorang seorang Kepala Dusun di desa tersebut yang merupakan perempuan dan tergabung dalam kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kabupaten Asahan mengatakan, Perdes tersebut lahir atas contoh dan dorongan dari kelompoknya yang semula bernama ‘Klik Pekka’ yang kemudian mendapat respon positif dari pemerintah setempat baik desa maupun kabupaten.

“Melalui layanan ini, memungkinkan berbagai pihak dapat memperoleh akses informasi terutama masyarakat perdesaan yang selama ini awam terhadap hak-haknya yang menjadi kewajiban pemerintah seperti mendapatkan legalitas identitas diri termasuk KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah, hak pelayanan kesehatan seperti BPJS, hak pelayanan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, dan lain sebagainya,” kata Rubiati, Senin (12/8).

Perdes nomor 5 tahun 2019 ini telah di-undangkan sejak ditandatangani oleh Bangun Hasibuan selaku Kepala Desa Sungai Lama pada tanggal 31 Juli 2019 dan akan segera dimplementasikan karena sebelumnya hal serupa sudah beberapa kali dilakukan atas inisiatif Serikat Pekka Kabupaten Asahan.

“Melalui Perdes ini juga nantinya akan memberikan keleluasaaan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan dana guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,’’ pungkasnya. (*)

Pos terkait