Pengambilan Keputusan Raqan LPJ Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRK Aceh Utara

  • Whatsapp
dprk aceh utara
Foto: Rahmat Mirza - Kanalinspirasi.com

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara menggelar rapat paripurna ke-2 persidangan II dalam penyampaian laporan gabungan komisi, laporan fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan tahun anggaran 2018, di gedung dewan setempat, Rabu (3/7).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A. Jalil akrab disapa Ayahwa didampingi Wakil Ketua I DPRK, Mulyadi dan Wakil Ketua II DPRK, Zubir.

Turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, serta Kepala SKPK.

Pelapor Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V DPRK Aceh Utara, Anzir menyebutkan, DPRK menerima Rancangan Qanun (Raqan) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tahun anggaran 2018, dengan syarat-syarat untuk dapat diperbaiki.

Gabungan Komisi DPRK memberikan beberapa saran dan rekomendasi.

Aceh Utara rawan terjadinya bencana alam sehingga diharapkan kepada stakeholder terkait agar selalu siaga.

Dewan menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran baik menyangkut fasilitas maupun honorarium petugas lapangan penanggulangan bencana alam, ujar Anzir.

Anzir melanjutkan, kepada Bupati Aceh Utara supaya dapat menyelesaikan persoalan tapal batas, baik persoalan tapal batas antara Aceh Utara dengan Bener Meriah yang sudah lama berlarut-larut. Kita juga berharap Pemkab agar meninjau ulang pemberian rekomendasi izin Hak Guna Usaha (HGU) dan menindak pihak PT Rencong Mas yang selama ini telah merambah hutan di kawasan Aceh Utara. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perseteruan atau kegaduhan yang mengakibatkan terancam stabilitas keamanan di tengah masyarakat Aceh Utara,” ungkap Anzir.

DPRK Aceh Utara meminta kepada Bupati segera memfungsikan kantor pemerintahan di Lhoksukon. Dan juga pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih memperhatikan mutu pendidikan dari pada proyek fisik, supaya mutu pendidik di Aceh Utara setara dengan daerah lain, kata Anzir.

Selain itu, Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf akrab disapa Sidom Peng usai rapat paripurna kepada wartawan, mengatakan, ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi bagi pihaknya, sehingga kekurangan-kekurangan pada tahun 2018-2019 dapat diperbaiki ke depan.

“Selama ini kita sudah melakukan perubahan pada bidang kesehatan. Mungkin ke depan pada tahun 2020 kita akan melakukan pembenahan di bidang pendidikan terlebih dahulu, agar masyarakat Aceh Utara dapat tersentuh di pendidikan dan kesehatan,” pungkas Sidom Peng. (*)

Pos terkait