Per 1 September 2019 Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik 2 Kali Lipat

  • Whatsapp
menkeu meminta bpjs kesehatan memperbaiki
BPJS Kesehatan. Foto: Ist

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019.

“Sudah (akan berlaku 1 September),” katanya di Gedung DPR, Kamis (29/8).

Bacaan Lainnya

Sebelum diterapkan, kata Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini.  Setelah perpres terbit, Kementerian PMK akan menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koordinator PMK.

Peraturan akan mengatur ketentuan bantuan pemerintah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Segera begitu ada di meja saya, (PMK) saya tandatangani,” ujarnya.

Puan mengungkapkan kenaikan besaran iuran telah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR.

Puan berharap dengan kenaikan iuran yang dibarengi oleh perbaikan manajemen, persoalan defisit yang diderita eks PT Asuransi Kesehatan itu bisa diatasi secara bertahap. Dengan demikian, perusahaan tak lagi bergantung kepada suntikan dana dari pemerintah.

Lebih lanjut, Puan memastikan kenaikan iuran tidak akan membebani peserta PBI. Pasalnya, iuran tetap akan ditanggung oleh pemerintah.

“Yang bisa saya pastikan untuk PBI tetap ditanggung oleh negara sehingga memang masyarakat yang namanya terdaftar dalam PBI tidak akan kemudian kesulitan,” tuturnya.

Sebagai informasi pemerintah berencana menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan.

Lalu kelas mandiri II naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dan iuran kelas mandiri III meningkat menjadi Rp42 ribu dari Rp25.500 per bulan.

Ia menyebut tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS Kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp32,8 triliun.

Sedikit gambaran Total peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), demikian nama program yang dikelola BPJS Kesehatan, saat ini 223 juta orang, Berikut Rinciannya:

  1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN 96,5 juta orang,
  2. Peserta PBI dari APBD 37,3 juta orang,
  3. Peserta berstatus Pegawai Penerima Upah (PPU) pemerintah 17,1 juta orang,
  4. PPU badan usaha dari swasta maupun BUMN sebanyak 34,1 juta orang,
  5. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta orang.

Pos terkait