PLN dan ATR/BPN Selamatkan 984 Persil Tanah Negara di Aceh

  • Whatsapp
Penyerahan Sertifikat Tanah dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN di Provinsi Aceh yang digelar di Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Kamis (10/12).

BANDA ACEH – PLN dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Aceh melanjutkan kerja sama dalam rangka pengamanan aset tanah di Aceh. Secara akumulatif total ada 984 sertifikat dari 2880 bidang tanah yang sudah melalui tahap permohonan hak, proses pengukuran, proses pembuatan SK dan proses penerbitan SK untuk mendukung aktivitas penyediaan listrik.

Penyerahan Sertifikat Tanah dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN di Provinsi Aceh yang digelar di Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Kamis (10/12).

Bacaan Lainnya

Sertifikat yang telah diamankan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Agustyarsyah yang diwakili oleh Kabid Survey dan Pemetaan Arinaldi, kepada General Manager PLN UIW Aceh, General manager UIP Sumbagut, Genaral Manager UIP KITSUM dan General Manager UIP3BS serta disaksikan secara langsung Executive Vice President Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PLN Pusat, Fakhri.

General Manager PLN UIW Aceh dalam sambutannya menyampaikan bahwa, sertifikat akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

“Alhamdulillah 984 aset PLN di Aceh sudah berhasil kita selesaikan berkat kolaborasi berbagai lembaga, ini sangat membantu dalam membangun tata kelola guna mendukung aktivitas penyediaan listrik” kata Jefri.

Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Agustyarsyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kabid Survey menyampaikan, saat ini seluruh kantor pertanahan sudah mempunyai nomor pelayanan maupun media sosial untuk memudahkan dalam mendapatkan pelayanan dan informasi dengan cepat terkait kendala serta proses pendaftaran di kantor pertanahan Kabupaten/Kota.

“Siapapun dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi melalui aplikasi yang sudah kami sediakan di jam layanan setelah melengkapi persyaratan pendaftaran diloket pelayanan kantor Kabupaten/Kota”, katanya.

“Diharapkan, bahwa dari pihak PT PLN maupun kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap terus meningkatkan sinergi memberikan tanggapan respon yang cepat guna percepatan pendaftaran aset-aset berupa tanah milik PT PLN sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi PT PLN”, tambahnya.

Sementara itu EVP Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PLN Pusat, Fakhri, dalam arahannya menyampaikan, bahwa kerja sama ini adalah bentuk komitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Dia menambahkan, langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

“Semoga ke depannya kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi PLN dan BPN secara keseluruhan,” pungkas Fakhri. (*)

 

Pos terkait