Program Populis Jokowi Berpotensi Naikkan Elektabilitas

  • Whatsapp
jokowi membangun istana presiden jokowi joko widodo ktt g 20 jepang
Presiden Joko Widodo. Foto: Doc BPMI

Kanalinspirasi.com, Jakarta – Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, dalam pidato capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di acara Konvensi Rakyat Indonesia Maju yang di gelar SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2019 malam, terdapat sejumlah sejumlah program populis yang ditawarkan cukup menarik.

Dalam pidatonya, kata Karyono, Jokowi tidak hanya memaparkan capaian pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya, tapi sudah membuat proyeksi ke depan dengan membuat program-program populis dan mendasar.

Bacaan Lainnya

Seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah. Di mana ada peningkatan dari Program KIP sebelumnya yaitu sampai SLTA.

“Yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran,” ujar Karyono, Senin (25/2/2019).

Selain itu, lanjut Karyono, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah. Ketiga program tersebut tak lepas dari strategi untuk mendulang suara dalam pilpres 2019.

“Biasanya, program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat. Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin,” jelasnya.

Menurut Karyono, dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan.

“Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan,” tuturnya.

“Selain itu, yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. Oleh janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial,” pungkasnya.

Sumber: Sindonews.com

Pos terkait