Ratusan Ribu Data Nasabah KreditPlus Bocor

  • Whatsapp
kreditplus
Logo KreditPlus. Foto : Ist

JAKARTA – Masyarakat kembali dikagetkan dengan bocornya data nasabah KreditPlus. Sebenarnya data KreditPlus sudah lama dibagikan pada pertengahan Juli lalu, tepatnya di tanggal 16 Juli, dan diunggah oleh anggota raid forums dengan nama “ShinyHunters”.

Seperti biasa, member di raidforums membagikannya melalui sistem pembayaran kredit, mata uang forum tersebut yang jika dirupiahkan sekitar Rp50 ribu.

Setelah membayarnya, maka pembeli akan mendapatkan sebuah tautan dan diarahkan untuk mengunduh file berisi ratusan ribu data pelanggan KreditPlus tersebut. File unduhan sebesar 78MB itu harus diekstrak dan menghasilkan sebuah file sebesar 430MB.

Setelah file dibuka, barulah pembeli melihat 819.976 data nasabah, mulai dari nama, KTP, email, status pekerjaan, alamat, data keluarga penjamin pinjaman, tanggal lahir, nomor telepon, dan lainnya.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan, bahwa informasi yang bocor ini adalah data sensitif yang sangat lengkap dan sangat berbahaya untuk nasabah.

Karena dari kelengkapan data nasabah KreditPlus ini, memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan yang lainnya.

Dalam hal tersebut, menurut chairman lembaga riset siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) itu, negara punya tanggung jawab untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Nantinya, dalam UU harus disebutkan, bahwa setiap penyedia jasa sistem transaksi elektronik (PSTE) yang tidak mengamankan data masyarakat, bisa dituntut ganti rugi dan dibawa ke pengadilan.

“Hal serupa ada di regulasi perlindungan data pribadi bagi warga Uni Eropa, yakni GDPR (General Data Protection Regulation),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pratama menjelaskan, setiap data yang dihimpun harus diamankan dengan enkripsi. Bila terbukti lalai, maka penyedia jasa sistem elektronik bisa dikenai tuntutan sampai 20 juta euro.

Karena itu, menurut dia sangat penting pasal perlindungan ini masuk dalam RUU PDP di Tanah Air. Agar pihak penyelenggara sistem transaksi elektronik harus mulai menjadikan data penggunanya sebagai prioritas keamanan.

Peristiwa pencurian data yang terus berulang ini sebaiknya mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk lebih sering turun ke lapangan melakukan edukasi, dan memaksa PSTE membangun sistem yang lebih baik, terutama dalam melindungi data nasabah atau pelanggan platform mereka.

“Karena keamanan siber ini akan menjadi salah satu hal yang dijadikan patokan investor untuk berbisnis di Tanah Air,” tandas Pratama.

Pos terkait