Soal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk PT Kamirzu, Keputusan Gubernur Tidak Berlaku Lagi

  • Whatsapp
izin pinjam pakai kawasan hutan
Zainal Abizin saksi ahli yang dihadirkan penggugat dari fakultas hukum universitas Syiah Kuala Banda Aceh memberikan keterangan dalam sidang. Foto: Ist

BANDA ACEH – Keputusan Gubernur Aceh Aceh Nomor 22.51/DPMPTSP/ 1499/IPPKH/2017 atas pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan PLTA Tampur-I kapasitas 443 MW di Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak berlaku lagi, hal itu sebabkan sudah satu tahun pihak PT Kamirzu tidak melaksanakan kewajibannya,  sebagaimana tertuang dalam surat keputusan tersebut.

Demikian kata Saksi Ahli penggugat dari Fakultas Hukum Usyiah Zainal Abizin, Selasa (2/7) pada sidang lanjutan terkait keputusan Gubernur Aceh tahun 2017, tentang pemberian izin pinjam lahan.

Sidang lanjutan ke 14 di Pengadilan Tata Usaha Milik Negara (PTUN) yang membahas pergara gugatan Walhi Aceh terhadap keputusan gubernur tersebut dipimpin hakim Ketua Muhammad Yusus Tazyan didampingi dua hakim anggota masing-masing Rahmad Tobrani, SH.,MH dan Miftah Saat Caniago, SH.,MH.

Dihadapan majis hakim saksi ahli penggugat, merincikan, bahwa dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan, PT Kamirzu mempunyai beberapa kewajiban yang jika tidak dilakukan akan berdampak pada batalnya IPPKH yang telah diperoleh peruhaan tersebut.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah (a)Menyelelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan disupervisi oleh Balai Pementapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Banda Aceh dan tidak dapat diperpanjang; (b) Menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS); (c) Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas; (d) Menyelesaikan relokasi Desa Lesten;  Menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notarial bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyebutkan, pada pasal 8 Permen LHK No P.50/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyebutkan, IPPKH diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Namun, pemberian izin IPPKH juga dapat dilimpahkan kepada Gubernur untuk beberapa kegiatan, satu diantaranya yakni pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak lima hektar.

Hal serupa juga ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang pelaksana pemberian IPPKH yang dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur. Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial satu diantaranya mencakup pembangunan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energy terbaharukan.

Lebih jauh, Saksi Ahli mengatakan bahwa sesuai dengan SK Dirjen Planologi Kehutanan Nomor SK.8/VII-PKH/2013 tentang Standar Pelayanan Pemberian IPPKH, mengharuskan adanya rekomendasi dari kepala Daerah dimana proyek berjalan. Untuk PLTA Tampur, seharusnya mengantongi empat rekomendasi, yakni Gubernur Aceh, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Tamiang dan Bupati Aceh Timur. Namun faktanya, rekomendasi dari Bupati Aceh Timur tidak ada.

Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli penggugat, hakim menunda sidang gugatan Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA sampai tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari para pihak tergugat.

M Nasir Kepala Devisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh kepada KanalInspirasi.com menyebutkan pihak penggugat menghadirkan penasehat hukum J Halim Bangun sebagai ketua dan dibantu M Fahmi, Khairil, Muhammad Reza Maulana, Zulkifli dan Kamaruddin seklaku anggota. (*)

Pos terkait