Syarat Calon Ketua KADIN Aceh, Serahkan Dana Kontribusi 1 Milyar

  • Whatsapp
dana kontribusi kadin aceh 1 milyar
Logo Kadin. Foto: Ist

BANDA ACEH – Dana kontribusi sebesar 1 Milyar rupiah harus diberikan pendaftar Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh. Dana tersebut akan dihitung hangus dan tidak dikembalikan, baik apabila peserta itu terpilih maupun gagal.

Ketua Panitia Pendaftaran, Muhammad Mada, menyebut hal ini menjadi salahsatu persyaratan yang ditetapkan Panitia Pendaftaran Calon Ketua KADIN Aceh., yang dijadwalkan akan digelar pada 18-20 Juni 2019 di Banda Aceh.

Bacaan Lainnya

“Total ada tiga syarat yang diajukan panitia termasuk uang hangus Rp 1 miliar yakni, tercatat sebagai anggota biasa Kadin aktif tahun 2019, pernah menjadi pengurus atau sedang dalam kepengurusan berjalan Kadin, atau asosiasi himpunan yang masih terdaftar dan aktif sebagai anggota luar biasa Kadin Aceh tahun 2019.” jelas pria yang disapa Cek Mada kepada Kanalinspirasi.com, Selasa (11/6).

Ia mengatakan, syarat kontribusi uang bagi calon ketua Kadin Aceh itu sesungguhnya syarat resmi dan diatur dalam Anggaran Dasar organisasi.

Baca Juga : Toke Makmur Masuk Bursa Calon Ketua KADIN Aceh

“Kadin inikan lembaga dunia usaha, banyak mendampingi pemerintah keluar negeri, tidak mungkin meminta biaya dari pemerintah. Maka ketua Kadin memang harusnya sosok yang tidak memiliki persoalan finansial itu,” katanya.

Adapun dana kontribusi tersebut, kata Muhammad Mada, nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan muprov. Panitia memang ingin membuat musprov itu semeriah mungkin, untuk kembali mengangkat nama Kadin Aceh yang dianggap telah vakum selama lima tahun terakhir.

“Jika pun ada kelebihan dana, nanti akan dikembalikan ke rekening Kadin ketua terpilh untuk dana operasional,” katanya.

Dana itu sendiri harus sudah disetorkan ke rekening Kadin Aceh dengan menunjukkan bukti setor saat para kandidat mengembalikan formulir pada 16 Juni 2019 mendatang.

Terkait uang hangus yang syaratkan panitia, Ketua Caretaker Kadin Aceh Teuku Zulham mengatakan hal itu bergantung pada kesepakatan panitia Musyawarah Provinsi (Musprov). Namun menurutnya, kelengkapan administrasilah yang menjadi syarat fundamental dalam proses pendaftaran tersebut.

“Ada SC dan OC, jadi ditentukan berdasarkan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Musprov. Jadi besaran itu dibebankan ke calon, dan dengan kebutuhan yang ada, saya liat itu wajar. Apalagi memang sudah kesepakatan panitia, jadi saya ikut saja,” kata Teuku Zulham.

Zulham menjelaskan,  dalam AD/ART memang kontribusi uang itu tidak menjadi keharusan. Namun tak bisa diabaikan bahwa ada biaya besar yang timbul untuk pelaksanaan muprov tersebut, seperti sewa gedung, bayar konsumsi dan sebagainya.

“Soal kontribusi uang itu tentu bisa dibicarakan dengan panitia, apakah itu menjadi keharusan. Tapi di sejumlah daerah memang menerapkan itu, ada yang senilai 700 juta juga,” lanjutnya.

Zulham memahami, bisa saja tidak semua bakal calon memiliki kapasitas finansial, namun memiliki potensi dan dedikasi untuk membesarkan organisasi.

Panitia  telah membuka masa pendaftaran sejak sebulan lalu. Hingga Selasa (11/6) sore, baru dua calon yang mendaftar diantranya, Said Isa dan Makmur Budiman. Satu orang lainnya baru sebatas mengambil formulir. (*)

Pos terkait