Tata Kelola Keuangan Berantakan, Pemko Banda Aceh Terutang Rp 158,7 Miliar

  • Bagikan

BANDA ACEH berpotensi mengalami kerugian sedikitnya Rp 4,49 miliar pada tahun 2021 karena duit daerah dibelanjakan tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu muncul dari kebijakan belanja pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada dua SKPK saja, masing-masing, Badan Pengelola Keuangan Kota (BPPK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Permasalahan ini telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dan dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun anggaran 2021. LHP itu telah diserahkan ke DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Temuan BPK: Gegara Aminullah Tak Pedomani Ketentuan, APBK Banda Aceh Bobol Rp 4,49 Miliar untuk Honorarium

Dilihat dalam LHP itu, BPK menyebut kebijakan belanja itu sebagai kebijakan yang membebani keuangan daerah akibat kelebihan bayar.

Penyebabnya, karena Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman tidak mempedomani ketentuan yang berlaku. Di mana harusnya pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional.

Namun Pemerintah Kota Banda Aceh masih tetap menggunakan Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2021. Dalam SBU ini, besaran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi yang ditetapkan dalam Perpres 33 Tahun 2020.

Harusnya, Pemko Banda Aceh merevisi lebih dulu peraturan wali kota tentang SBU tersebut untuk menyesuaikannya dengan perpres tersebut. Tapi itu tak dilakukan sehingga terjadikan kelebihan pembayaran yang mencapai Rp 4,49 miliar tersebut.

Rincinya, Rp 3,01 miliar lebih pada BPKK, dan Rp 1,48 miliar lebih pada Bappeda.

BPK dalam LHP tersebut menyebutkan bahwa kebijakan itu tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.

Kepada auditor, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui sekretariat daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan merevisi peraturan wali kota tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Pembayaran Uang Harian dan Uang Representasi Tak Sesuai Perpres, APBK Banda Aceh Tekor Rp 4,1 Miliar 2021

Potensi kerugian Kota Banda Aceh atas pembayaran honoraium tim pelaksana kegiatan pada dua SKPK senilai Rp 4,49 miliar, bukan satu-satunya temuan yan bikin geleng-geleng.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata juga menemukan adanya belanja tak patut

lainnya dengan potensi nilai kerugian yang tak kalah mencengangkan. Nominalnya mencapai Rp 4,1 miliar tahun 2021.

Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan. LHP itu telah diserahkan kepada Pemko Banda Aceh dan DPRK.

BPK menguraikan bahwa permasalah itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri yang tak sesuai atau melebihi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

Rincinya, Rp 3,6 miliar muncul dari pembayaran uang harian dan uang representasi melebihi Perpres 33 Tahun 2020 pada 32 SKPK.

Lalu Rp 495,4 juta merupakan pembayaran utang uang harian dan uang representasi perjalanan dinas tak sesuai Perpres 33 Tahun 2020 pada 18 SKPK.

BPK menyebutkan bahwa besaran uang harian dan uang representasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum (SBU), tak mengacu pada Perpres 33 Tahun 2020.

Pada SBU Pemko Banda Aceh, besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan berdasarkan jabatan pelaksana perjalanan.

Sementara Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengatur bahwa satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan provinsi yang dituju.

Kesulitan Likuiditas, Pemko Banda Aceh Terutang Rp 158,7 Miliar Tahun 2021

Tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2021 berantakan. Belanja daerah dianggarkan tak sejalan dengan asumsi pendapatan yang akan diterima.

Alhasil, Pemko Banda Aceh mengalami kesulitan llikuiditas alias tak memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya, di antaranya untuk membayar tagihan dari pihak ketiga mencapai Rp 118,5 miliar lebih tahun 2021.

Saking tak likuidnya, Pemko Banda Aceh bahkan terindikasi menggunakan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk menutupi sebagian tagihan biaya operasionalnya. Nilai ZIS yang gunakan mencapai Rp 4,2 miliar tahun 2021.

Bukan itu saja. Sisa dana transfer di kas daerah yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 35,9 miliar lebih, juga disedot untuk membayar belanja daerah yang tidak sesuai mandatorynya.

Padahal peraturan mengharuskan dana ini digunakan sesuai peruntukannya. Sehingga tercatat secara akumulasi bahwa Pemko Banda Aceh terutang senilai total Rp 158,7 miliar lebih. Rincinya, Rp 118,5 miliar utang belanja, dan Rp 40,1 miliar muncul akibat pemakaian kas yang dibatasi dan penggunaan dana ZIS.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa hal itu terjadi karena perencanaan anggaran Pemko Banda Aceh tidak disusun berdasarkan kemamampuan keuangan daerah.

Di antaranya adalah penganggaran pendapatan yang tidak memperhatikan potensi penerimaan yang terukur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021, misalnya, dianggarkan senilai Rp 327,1 miliar, namun hanya Rp 224,3 miliar atau 68,5 persen yang terealisasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga tak melakukan rasionalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum kendati Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 telah melakukan perubahan besaran alokasi DAU untuk Pemko Banda Aceh dari Rp 557 miliar menjadi Rp 539,2 miliar atau berkurang senilai Rp 17,8 miliar. Ini akan menjadi beban Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2022.

BPK mencatat apa yang terjadi di Pemko Banda Aceh tersebut tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 24 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Penggunaan anggaran yang tak sesuai mandatorynya tersebut juga tak sesuai peraturan, dimana pergeseran belanja harusnya direalisasikan melalui perubahan APBD.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui TAPK menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa tidak dirasionalisasikannya PAD sesuai evaluasi gubernur atas Rancangan APBK murni 2021 serta tak dirasionalisasikan anggaran DAU disebabkan akan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Adapun soal pemakaian kas yang dibatasi penggunaannya disebabkan kekurangan dana sehingga digunakan sementara untuk membayar SPM yang sudah masuk ke BPKK.(*)

sumber: BERITAKINI.co

  • Bagikan
Exit mobile version