Terkait Aksi Demo, Ini Hasil Kesepakatan Warga dan Pihak Perusahaan PLTMG Sumbagut Arun 2

  • Whatsapp
warga meuria paloh pltmg arun 2
Ratusan warga Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Selasa (13/10/2020) melakukan aksi di depan pintu masuk perusahanan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut Arun 2, Lhokseumawe. Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

LHOKSEUMAWE – Ratusan warga Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Selasa (13/10) melakukan aksi di depan pintu masuk perusahanan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut Arun 2, Lhokseumawe.

Mereka memprotes dugaan suara pembangkit yang berisik, getaran mesin itu bahkan merusak dinding rumah warga.

Bacaan Lainnya

Sekitar pukul 09.00 WIB, massa mulai melakukan aksi. Warga yang berdemo, termasuk kaum ibu-ibu. Mereka ikut membawa sejumlah poster.

Aksi mereka itu, mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Sekitar satu jam berorasi, sejumlah perwakilan kemudian diberikan kesempatan beraudiensi langsung dengan pihak PLTMG Sumbagut 2 Arun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Lhokseumawe Ismail A Manaf. Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

Hadir dalam audiensi Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf dan sejumlah anggotanya.

Saat audiensi berlangsung, seorang perwakilan warga membacakan tujuh tuntutan:

1.Kami masyarakat Meuria Paloh memohon menghentikan sementara pengoperasian pabrik PLTMG Arun 2, karena kondisi kebisingan pabrik mengganggu masyarakat di lingkungan Desa Meuria Paloh.

2. Kebisingan dan getaran pabrik PLTMG Arun 2 menimbulkan ketidaknyamanan warga, mengganggu kesehatan mengancam generasi masa depan (terganggu fisik dan mental serta gangguan organ tubuh bayi dan masyarakat lanjut usia).

3. Mendesak pemerintah daerah dan Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasional perusahaan PLTMG Arun 2, karena dianggap gagal dalam pelaksakan amdal (mengabaikan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta mengabaikan Permendagri Nomor 48 tahun 2002).

4. Menuntut perusahaan PLTMG Arun 2, untuk memberikan ganti rugi terhadap rumah warga yang retak dan rusak.

5. PLTMG Arun 2 didesak untuk memberikan kompensasi sosial masa panik akibat kebisingan pabrik serta merehab ganguan fisik, sosial masyarakat, atau lingkungan.

6. PLTMG Arun 2 diharapkan agar melakukan pembebasan perumahan warga, agar menempati perkampungan baru untuk mendapatkan kenyamanan hidup.

7. Masyrakat mengharapkan bantuan penuh dari Walhì serta LSM NGO HAM untuk mengawasi, memediasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara kebisingan pabrik yang dimaksud.

Dimana warga mengharapkan agar tuntutan tersebut bisa menjadi kesepakatan bersama.

Sehingga setelah dilakukan musyawarah panjang, beberapa jam kemudian lahir kesepakatan bersama.

Isi kesepakatan:

Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini mewakili masyarakat Meuria Paloh, PLN PLTMG Arun 2, PT Sewatama, dan perwakilan perangkat desa serta perwakilan Pemerintah Kota Lhokseumawe :

1. Kami masyarakat Meuria Paloh memohon menghentikan sementara pengoperasian pabrik PLTMG Arun 2, karena kondisi kebisingan pabrik mengganggu masyarakat/lingkungan Meuria Paloh dengan mengoperasikan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan.

2. Mendesak pemerintah daerah dan Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasional perusahaan PLTMG Arun 2, karena dianggap gagal dalam pelaksanaan amdal (mengabaikan tentang liingkungan hidup serta mengabaikan Permenlh Nomor 48 tahun 1996). Jika dikemudian hari tidak sesuai dengan rekomendasi dari DLH.

3. Terdapat dampak lingkungan, salah satunya adalah kebisingan dan menimbulkan keretakan pada rumah warga, untuk itu meminta ganti rugi kompensasi dari perusahaan PLTMG Arun 2 setelah adanya hasil investigasi.

4. PLTMG Arun 2 diharapkan agar melakukan pembebasan perumahan warga agar menempati perkampungan baru untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Jika kemudian hari tidak sesuai dengan rekomendasi DLH.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Lhokseumawe Ismail A Manaf. Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Lhokseumawe Ismail A Manaf menanggapi aksi demo mengatakan, pihak PLTMG harus segera mencari solusi terbaik atas tuntutan warga, menyangkut dengan kenyamanan masyarakat terkait dampak dari aktivitas PLTMG Sumbagut Arun 2 terutama kebisingan dan getaran yang terjadi akibat pengoperasian mesin tersebut, kata Ismail di ruang pertemuan PLTMG Sumbagut Arun 2, Selasa (13/10).

“Warga banyak yang mengeluhkan dampak dari aktivitas PLTMG Sumbagut Arun 2, terutama kebisingan dan getaran yang mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami keretakan. Saya berharap semoga persoalan cepat selesai,” ujar Ismail.

Ismail berharap PLTMG memberikan solusi terbaik karena kenyamanan masyarakat adalah di atas segala-galanya. Menurutnya, sejak PLTMG Sumbagut Arun 2, startup di bulan Mei tahun 2020 lalu sudah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat, sangat berbeda saat proyek PLTMG Arun I tidak pernah terjadi hal seperti ini.

Secepatnya PLTMG harus memberikan kepastian kepada warga Desa Meuria Paloh. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, kami sudah banyak mendapatkan keluhan warga terkait kebisingan mesin PLTMG Arun 2 ini.

“Kami juga akan segera mendesak DLHK Kota Lhokseumawe untuk segera menangani dan menyurati PLTMG terkait hasil evaluasi dari sampel terkait AMDAL,” pungkas Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf. (mad)

Pos terkait