Tolak Perbub di DPRK Aceh Utara Ricuh, Mahasiswa dan Petugas Bentrok

  • Whatsapp
Ratusan mahasiswa bersama puluhan aparatur desa Aceh Utara saling baku hantam dengan aparat kepolisian dan petugas keamanan lainnya di depan pintu masuk gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3/2021). Kanal Inspirasi/ Rahmat Mirza

LHOKSEUMAWE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMDN) Lhokseumawe dan aparatur desa di Aceh Utara, melakukan aksi demo di depan Gedung DPRK Aceh Utara dan berakhir ricuh, Senin (29/3/2021).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMDN) dan aparatur desa di Aceh Utara, melakukan demo di depan Gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3/2021). Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

Aksi unjuk rasa itu menuntut agar Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2021 dicabut, aturan yang dinilai memotong uang jerih aparatur desa, kegiatan keagamaan dan dana anak yatim.

Kedatangan mereka pun disambut Wakil Ketua II DPRK Mulyadi CH, didampingi anggota DPRK, Jufri Sulaiman, Zubir HT, Terpiadi, Azhari Fuadi, dan H Ismed Nur Aji Hasan.

Sejumlah para aksi demo ini disambut oleh Wakil Ketua II DPRK Mulyadi CH, didampingi anggota DPRK, Jufri Sulaiman, Zubir HT, Terpiadi, Azhari Fuadi, dan H Ismed Nur Aji Hasan yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMDN) dan aparatur desa di depan Gedung DPRK Aceh Utara, Senin (29/3/2021). Kanal Inspirasi/Rahmat Mirza

Wakil Ketua II DPRD Aceh Utara, Muliadi CH mengatakan, aspirasi yang disampaikan tersebut semuanya ditampung, akan dibahas secara detail dengan pemerintah daerah.

Usai memberikan pernyataan tersebut, dirinya bersama anggota DPRK Aceh Utara yang lainnya meninggalkan aksi itu, sehingga Para demonstran tidak menerima, lalu marah dan berusaha masuk ke gedung dewan.

Kemudian aparat keamanan yang berjaga menghalau demonstran dan terjadi aksi saling dorong dan baku pukul.

Koordinator aksi, Eri Ezi mengatakan, unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang tidak merespon aspirasi masyarakat terhadap peraturan bupati yang telah menimbulkan polemik.

Kita juga meminta wakil rakyat DPRK mendesak Bupati mencabut peraturan tentang pengalokasian dana desa yang menghapus anggaran majelis ta’alim dan anak yatim serta pemotongan penghasilan aparatur desa.

“Kami sangat menyayangkan dengan sikap represif dengan petugas keamanan itu. Mereka juga akan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi ini ke pihak Komnas HAM dan Lembaga bantuan hukum lainnya,” ujar Eri. []

Pos terkait