Tolak RUU Kontroversi, Ribuan Mahasiswa di Lhokseumawe Demo DPRK

  • Whatsapp
Tolak RUU Kontroversi, Ribuan Mahasiswa Demo DPRK Lhokseumawe. Foto: Rahmat Mirza/Kanalinspirasi.com

LHOKSEUMAWE – Seribuan mahasiswa di Lhokseumawe dan Aceh Utara yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasee (AMP) dari berbagai kampus melakukan unjuk rasa menolak RUU yang tidak pro rakyat dan kontroversi di depan Gedung DPRK Lhokseumawe dan Gedung DPRK Aceh Utara, di Kota Lhokseumawe, Selasa (24/9).

Sebelum berdemo ke Gedung DPRK Lhokseumawe massa mahasiswa berkumpul di Lapangan Hiraq dan Islamic Center Lhokseumawe.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, massa mahasiswa melakukan long march sekira pukul 09.30 Wib, menuju gedung DPRK Lhokseumawe. Saat menyampaikan aspirasi para mahasiswa mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian.

Koordinator aksi, Arisky dalam orasinya, massa mengecam pergerakan DPR yang masif dan ngotot untuk melemahkan KPK serta hak impunitasnya. Termasuk revisi KUHP yang dinilai mengebiri demokrasi. Revisi KUHP akan dijadikan alat kepentingan politik oleh para elite. Hentikan upaya pelemahan KPK, kata Arisky, Selasa (24/9).

Setelah berorasi di hadapan Ketua DPRK Lhokseumawe dan anggota Dewan lainnya, seribuan mahasiswa lanjut bergerak ke gedung DPRK Aceh Utara yang masih berlokasi di Kota Lhokseumawe.

Tak lama setelah berorasi Ketua DPRK Aceh Utara Sementara Arafat dan Wakil Ketua DPRK Sementara Hendra Yuliansyah bersama sejumlah anggota dewan menemui mahasiswa.

“Saya mendukung aksi mahasiswa pada hari ini,” ujar Arafat dihadapan seribuan mahasiswa.

Lalu mahasiswa menyodorkan selembar kertas berisi petisi untuk diteken Ketua DPRK Sementara.

Petisi itu antara lain berisi, DPRK Aceh Utara diberikan kesempatan selama tujuh hari mulai 24 sampai 30 September 2019 untuk menyampaikannya petisi itu ke DPR RI.

Aksi mahasiswa yang menamakan diri ‘Aliansi Mahasiswa Pase’ tersebut, membacakan 13 pernyataan sikap.

13 pernyataan sikap mahasiswa adalah:

1. Meminta Presiden agar mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) untuk mencabut UU KPK yang baru.

2. Menuntut Pemerintah Jokowi bertanggungjawab atas masalah asap, dengan segera memadamkan kebakaran dan menyelamatkan korban, dan memberi perawatan gratis kepada korban yang sakit akibat asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan korban asap.

3. Tolak RKUHP.

4.Hentikan krimalisasi dan bebaskan pejuang demokrasi.

5. Tolak TNI- Polri yang menduduki jabatan sipil.

6. Hentikan segala bentuk perampasan ruang hidup.

7. Buka akses bagi jurnalis independen untuk meliput di Papua.

8. Tolak RUU Pertanahan.

9. Menuntut Pembubaran Badan Rekrotasi Gambut.

10. Stop Industri Sawit.

11. Bentuk Pansus DPRK, tuntaskan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.

12. Segera tuntaskan permasalahan irigasi di Krueng Pase yang menjadi urat nadi pertanian rakyat.

13. Stop kriminalisasi petani berinovasi menuju kedaulatan pangan Aceh, sebagai lumbung gabah secara nasional.

Lalu mahasiswa langsung membubarkan diri usai selembar kertas berisi petisi itu diteken di atas materai 6.000 dan distempel. (*)

Pos terkait