Ucok Sibreh: Kepala OPD Yang Main-main Diganti Saja

  • Whatsapp
muhibuddin ibrahim
Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Ucok SIbreh, dalam , dalam sidang Rapat Paripurna Ke-9 DPRK masa persidangan ke II tahun 2019-2020, Selasa (03/03) di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho. Foto: Deddy Ridwan - Kanalinspirasi

ACEH BESAR – Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim, menyatakan akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati agar mengganti kepala OPD yang tidak mampu melakukan penyerapan anggaran.

“Dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Politik, saya akan menyampaikan kepada bapak Bupati, agar OPD yang tidak mampu melakukan penyerapan anggaran dan main-main, kami rekomendasikan untuk diganti,” kata Ketua DPD Golkar Aceh Besar yang akrab disapa Ucok Sibreh tersebut, dalam sidang Rapat Paripurna Ke-9 DPRK masa persidangan ke II tahun 2019-2020, Selasa (3/3) di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho.

Bacaan Lainnya

Penegasan tersebut disampaikan Ucok Sibreh untuk memaksimalkan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, dimana Bupati dan jajaran  dituntutu segera melakukan pelaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan untuk tahun anggaran 2020.

Karena melihat ketentuan  yang ada, lanjut Ucok, bahwa pelaksanaan kegiatan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) harus segera dilaksanakan dalam bulan maret ini, demikian juga dana lainnya yang harus disegerakan.

“Maka jika memang masih ada kendala dengan struktur pemerintahan, maka menjadi  PR bagi Bupati untuk mempercepat penyelesaian segera,” kata Ucok kepada Kanalinspirasi, Kamis (05/03).

Soal isu mutasi yang beredar, Ucok mengatakan,  jika ada mutasi segera dilaksanakan secara profesional, agar isu mutasi ini tidak dijadikan bahan pembicaraan negatif di tengah masyarakat yang sebenarnya tidak mengetahui persis persoalan.

Ucok menyatakan, jika ingin memutasikan para pegawai, dari pihak dprk tidak mempermasalahkan, karena itu untuk memaksimalkan roda pemerintahan di kabupaten aceh besar.

“Jika pun ingin dilakukan mutasi itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu disingkapi dengan sesuatu berlebihan,” lanjutnya.

Sebelumnya pada saat mendampingi Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, Wakil Ketua dan Anggota Dewan, Bahtiar, Zulfikar, Firdaus Armia, Khubbie dan Arfiansyah, melakukan sidak ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) di kantor Bupati Aceh Besar, Ucok Sibreh mendapati banyak dinas masih belum menyelesaikan dokumen lelang sebagaimana seharusnya.

“Saat kami sidak senin lalu, belum satupun OPD yang  mengirimkan dokumen pelelangan untuk ditender oleh ULP, hingga kita khawatirkan tender tahun ini tidak dapat dilaksanakan tepat waktu,” kata Ucok.

Kepada para pimpinan OPD, Ucok juga meminta untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diserahkan pada panitia lelang atau kepada ULP agar mereka dapat bekerja.

“Semua tujuannya adalah supaya dana rakyat ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat, ekonomi tidak terhambat, dan program tidak gagal,” lanjutnya.

Karena apabila dilaksanakan dalam waktu yang cukup mendesak, dirinya khawatir penyelesaian program-program pembangunan daerah tidak tercapai 100 persen.

“Kita berharap pimpinan daerah mempertegas kepada semua opd dalam menyelesaikan dokumen,” pungkas Ucok Sibreh. (*)

Pos terkait