Umar Rafsanjani: Disbudpar Ingkar Janji dan Melanggar Komitmen

  • Whatsapp
Tgk Umar Rafsanjani bersama Ustaz Abdul Somad. Foto: Ist

BANDA ACEH – Ketua Pengajian Zikir Tasawuf Tauhid dan Fiqih (Tastafi) Banda Aceh, Teungku Umar Rafsanjani, menyatakan kekecewaannya atas sikap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbubpar) Aceh yang tetap mengizinkan penampilan group banda Base Jam, pada penutupan Aceh Culinary Festival 2019.

“Disbudpar telah ingkar janji dari kesepakatan yang pernah kita bahas sebelumnya,’’ ungkap Ustadz Umar kepada Kanalinspirasi.com, Senin (8/7).

Bacaan Lainnya

Ia menuturkan, sebelum acara pada Jumat (5/7) siang, tim Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) telah bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbubpar) Aceh, Jamaluddin, untuk menyampaikan protes dan kebaratan atas poster promosi penampilan group musik asal ibukota tersebut.

Baca Juga: Konser Base Jam Dihentikan Massa Saat Penutupan Aceh Kuliner Festival

Poster yang menampilkan band Base Jam dengan salahsatu personil wanita tanpa mengenakan hijab, ditambah gambar Masjid Raya Baiturrahman pada bagian bawah, menurut ustadz Umar telah menuai protes dari warganet Aceh.

Walau dalam pertemuan pihak Disbudpar Aceh sudah menyatakan mencabut poster promosi, juga disepakati Base Jam tidak menggelar konser. Kecuali mempromosikan kuliner Aceh dan hanya boleh membawakan lagu reliji.

“Namun pada penampilam malam penutupan, Base Jam tetap tampil membawakan lagu sendiri, dan itu sudah melanggar perjanjian,’’ sebutnya.

Ustadz Umar yang hadir saat massa membubarkan pertunjukan Base Jam, menyatakan aksi itu dipicu kekesalan masyarakat yang merasa tidak dihargai. Karena penampilan dan lagu yang dibawakan Base Jam tidak sesuai komitmen yang telah disepakati.

“Seandainya disbudpar dan panitia berkomitmen dengan kesepakatan, kericuhan tidak akan terjadi, itu yang sangat kita sesalkan,’’ ucap Umar kecewa.

Ia juga berharap pemerintah propinsi dan dinas terkait tidak memaksakan pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.

“Kami meminta semua event yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan mengundang penampil dari luar, harus menghormati penerapan syariat Islam di Aceh, agar tidak menyulut kemarahan masyarakat seperti kejadian ini,’’ harapnya. (*)

Pos terkait