Wajah Pembangunan Banda Aceh, 2 Tahun Pemerintahan Aminullah Usman – Zainal Arifin (Bag-2)

  • Whatsapp
2 tahun masa pemerintaan aminullah zainal
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota, Zainal Arifin. Foto: Ist

DALAM 2 tahun masa pemerintahan Aminullah – Zainal, sejumlah sektor mengalami kemajuan yang menggembirakan di berbagai sektor pembangunan.

Pembangunan Investasi

Bacaan Lainnya

Dari sektor pembangunan daerah, pemerintah kota terus melakukan promosi potensi investasi di Banda Aceh kepada berbagai pihak melalui forum formal dan non formal.

Promosi ini didukung dengan kebijakan memberi kemudahan proses perizinan bagi investor untuk berinvestasi baik dalam pelayanan maupun sarana. Seperti membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru, dimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) membuka 97 jenis layanan dan perizinan. Kemudian ditambah dengan instansi lain diluar Pemko yang menyediakan sekitar 150 item pelayanan dan perizinan. Termasuk dari Imigrasi, BPJS, Kepolisian, PLN, Pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia.

mall pelayanan publik banda aceh
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), Minggu (2/6) di Area Pasar Aceh. Foto: Humas Pemko Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai pelengkap terhadap dokumen perencanaan lainnya dan menjadi rujukan untuk pembangunan kota Banda Aceh secara sinergis di berbagai sektor oleh berbagai pihak. RUPM bertujuan agar menjadi acuan perencanaan semua sektor yang dapat berdampak pada penanaman modal dan perencanaan kegiatan penanaman modal oleh pihak swasta.

Kemudahan lain yang diberikan pemko adalah keuntungan bagi pengusaha dari kebijakan fasilitas fiskal penanaman modal oleh Pemko. Di antaranya yaitu pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Baca Juga: Aminullah: Mall Pelayanan Publik Banda Aceh Berpoperasi Tahun ini

Kemudian kebijakan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi. Yaitu barang yang belum dapat diproduksi dalam negeri, seperti bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi. Kebijakan ini diterapkan untuk jangka waktu dan persyaratan tertentu.

Selain itu Pemerintah Kota juga memberikan kemudahan penanaman modal, yaitu kemudahan pelayanan melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan lahan atau lokasi dan juga pemberian bantuan teknis.

Ada sejumlah sektor yang dapat menjadi tujuan investasi bagi investor di Banda Aceh. Di antaranya yaitu di sektor perdagangan, jasa dan komunikasi, industri, infrastruktur, energi, pariwisata dan perikanan kelautan.

Sektor Tenaga Kerja, Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Dalam masa 24 bulan pemerintahannya, Aminulah – Zainal terus berupaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan hingga ke angka 5%.

Diantara langkah yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan peningkaran ketrampilan Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan mekanik dan teknisi, seperti keterampilan las maupun bongkar pasang mesin sepeda motor kepada pemuda. Dengan harapan setelah memiliki keterampilan, memudahkan masyarakat usia produktif mendapat pekerjaan. hingga mampu membuka usaha sendiri.

Kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah kota agar investor menjadikan Banda Aceh sebagai tempat menanam modal, juga bertujuan menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi warga kota.

“Selain mendorong pertumbuhan penanaman modal, kebijakan ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena birokrasi yang pendek akan menarik investor  dan lapangan kerja semakin banyak maka akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan,’’ sebut Aminullah.

Baca Juga: Wajah Pembangunan Banda Aceh, 2 Tahun Pemerintahan Aminullah Usman – Zainal Arifin (Bag-1)

Pemerintah Kota berupaya melakukan intervensi melalui peningkatan belanja modal sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini bermuara kepada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan transaksi jasa, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya menurunkan angka kemiskinan.

Sisi positif dari implementasi sejumlah program tersebut berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, dari sebelumnya 83.73 menjadi pada 83.95. Demikian juga angka harapan hidup, meningkat dari 70.92 tahun menjadi 70.96 tahun. Sementara angka pengangguran terbuka juga menurun, dari 7.75% pada tahun 2017 menjadi 7.29% pada tahun 2018.

Penurunan juga terlihat pada persentasi penduduk miskin, yaitu 7.44% pada tahun 2017 menjadi 7.25% pada tahun 2018. Hal yang juga terlihat positif adalah laju inflasi,yang berada pada angka 4.86% pada tahun 2017, kemudian turun secara signifikan pada 2018 yaitu 1,93%.

“Beberapa angka mungkin tidak terlalu signifikan perubahannya. Namun, dari apa yang sudah dicapai selama 21 bulan memimpin, kami telah belajar dari kekurangan-kekurangan dan merancang pendekatan yang lebih tepat agar angka-angka pertumbuhan di berbagai sektor semakin tinggi di masa yang akan datang,” kata Walikota.

Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Masa Pemerintahan Walikota Aminullah Usmand dan Wakil Walikota Zainal Arifin, dari tahun 2017-2019.

1. Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Dari Badan Kepegawaian Negara, Agustus 2017
2. Piala Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agustus 2017
3. Anugerah Kebudayaan Dari Kemendikbud RI, September 2017
4. Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh Dari Provinsi Aceh, September 2017
5. Implementasi Smart City Nusantara Dari PT Telkom Indonesia, November 2017
6. Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi Dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, November 2017
7. Aceh Invesment Award Dari Pemerintah Aceh, November 2017
8. Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI, Desember 2017
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh Dari Komisi Informasi Aceh, Desember 2017
10. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017 Dari BPK-RI, Mei 2018
11. Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award Dari Kemendagri RI, Mei 2018
12. Award kategori Social Achievement Dari Ikawapi, Mei 2018
13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008-2017 Dari Kemenkeu RI, September 2018
14. Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh Dari Pemerintah Aceh, September 2018
15. Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) Dari KPK-RI, November 2018
16. Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik Dari Kemen PAN-RB RI, November 2018
17. Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler Dari Kementerian Pariwisata RI, November 2018
18. Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dari Komisi Aparatur Sipil Negara, November 2018
19. Wali Kota Entrepreneur Award Dari Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2018
20. Pengembangan Wisata Daerah Dari Pemerintah Aceh, Desember 2018
21. Golden Award “Wali Kota Peduli Olahraga 2019” (Penghargaan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat, 08/02/2019
22. Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Dari Plt Gubernur Aceh, 03/03/2019
23. Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) ke-V tahun 2019 Dari Plt Gubernur Aceh, 10/04/2019
24. Indonesia Innovation Award 2019 Dari Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, 25/04/2019
25. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11 Dari BPK RI Perwakilan Aceh, 09/05/2019
26. Terbaik dalam Penanganan Konflik Dari Kemendagri RI, 16/05/2019
27. Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dari GeRAK Aceh, 21/05/2019.

(adv)

Pos terkait