WALHI Aceh Bersama 35 LSM di Aceh Minta Pemerintah Aceh Persiapkan Hadapi Kondisi Darurat

  • Whatsapp
covid-19 di aceh
Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur. Foto : Ist

BANDA ACEH – Mencermati situasi pandemik Covid-19 di Aceh dalam sepekan terakhir, kian mengkhawatirkan, ditandai dengan meninggalnya satu orang terpapar Covid-19 serta diberlakukan jam malam mulai pukul 20.30 sampai pukul 05.30 WIB sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Maka Walhi Aceh bersama 35 organisasi masyarakat sipil Aceh minta kepada Pemerintah Aceh, agar mempersiapkan dengan matang dalam menghadapi darurat sipil, demikian Kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada pers di Banda Aceh, Selasa (31/3) sore.

Bacaan Lainnya

Ditambahkan,persiapan ini penting mengingat saat ini, berbagai informasi hoaks rekaman melalui WA yang menyatakan banyaknya TKI illegal yang kembali ke kampung halamannya melalui jalur laut dan tidak melaporkan dirinya ke aparatur desa semakin meresahkan masyarakat.

Kami melihat, langkah yang diambil pemerintah Aceh kalah cepat dibanding dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa Bupati dan Walikota di Aceh yang telah terlebih dahulu membatasi mobilisasi penduduk di wilayahnya.

Seharusnya Pemerintah Aceh belajar dari kesalahan Provinsi lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta yang terlambat dalam mengantisipasi pademik Covid-19 hingga terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Masyarakat Aceh dibiarkan mempertaruhkan nyawanya dengan tetap membiarkan aktifitas di Bandara dan terminal antar kota serta hilir mudik masuknya pendatang ke wilayah Aceh tanpa pengawasan.

Peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Aceh dikhawatirkan akan semakin pesat apabila masih dihadapi dengan strategi standar. Menyikapi lemahnya tata kelola respons Covid-19 , komponen WALHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Segera mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dimana Penetapan ini meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan; bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer.
  2. Pelibatan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Harus memastikan bahwa darurat kesehatan ini tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara lain, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing.
  3. Menyiapkan segala hal berkenaan dengan mitigasi dampak dari penetapan darurat kesehatan masyarakat, sebagaimana termaktub di dalam UU No. 6/2018. Pemerintah Aceh harus segara mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan dan kebutuhan pokok serta bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian; dan mempercepat persiapan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari terutama kepada kelompok rentan.
  4. Seiring dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, penentuan prioritas kerja pemerintah difokuskan pada pembenahan penanganan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19; memastikan dan mendistribusikan secara proporsional persediaan alat pelindung diri, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan;
  5. Menjalankan sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik lebih transparan, tepat, cepat, dan peka krisis; dan dibarengi dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif terutama kepada kelompok ODP dan kelompok rentan lainhya.

WALHI Aceh juga mengajak seluruh komponen Masyarakat Sipil Aceh untuk terlibat aktif dalam penanganan pademik Covid-19 melalui penggalangan dana public yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan kepada kelompok rentan dan masyarakat terdampak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat pademik Covid-19. (*)

Pos terkait