Walhi Aceh, DLHK dan Polda Aceh Segera Evaluasi Izin PT Raja Marga

  • Whatsapp
Limbah yang berasal dari PT Raja Marga. Foto : Dok WALHI

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta kepada Kepolisian Daerah Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, untuk segera mengevaluasi dan melakukan audit terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian siaran pers yang di kirim Walhi Aceh ditandatangani Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada, KanalInspirasi.com, Senin (7/9) di Banda Aceh.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, Masyarakat Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sudah mengeluh terkait pencemaran lingkungan sejak tahun 2018, karena limbah yang berasal dari PT Raja Marga, sudah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Kasus pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Raja Marga sudah pernah dilaporkan oleh WALHI Aceh kepada Reskremsus Polda Aceh dan DLHK, namun hingga saat ini belum ada progress yang dilakukan, tetapi masyarakat masih mengeluh bahwa perusahaan belum taat terhadap aturan hukum terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari pengelohan kelapa sawit.

Pemerintah Aceh melalui DLHK harus mengambil sikap tegas dan harus berani memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap pengelolaan lingkungan, jika perlu lakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang telah diberikan, supaya perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka.

Berdasarkan pengaduan warga bahwa kondisi kolam pengelolaan limbah tidak memenuhi standar, ditemukan beberapa kerusakan dipematang kolam sehingga limbah dengan mudah tercampur antara kolam satu ke kolam lainnya. ditemukan kerusakaan lingkungan dan pelanggaran hukum, maka pihak perusahaan harus mengganti kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah.

Padahal DLHK sudah menemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Raja Marga yaitu tidak melaksanakan ketentuan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk sumber dampak yang berasal dari kualitas udara, kebisingan, kebauan, limbah padat, limbah cair, limbah bahan bahaya dan beracun (B3) serta kualitas air.

Selain itu juga, tidak melakukan laporan pelaksanaan UKL-UPL untuk semester I tahun 2019 semester II tahun 2019 kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Ini menunjukan bahwa tidak memiliki ikikat baik dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Seharusnya DLHK dan Kepolisian sudah bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan PT Raja Marga yang tidak patuh dan tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai sudah disebutkan dalam UKL-UPL, karena ini sangat jelas perbuatan melawan hukum. (rel)

Pos terkait