Walhi Minta Gubernur dan Bupati Pidie Tak Keluarkan Izin Pembangunan PLTA Lutueng

  • Whatsapp
pt emm beutong
Direktur Eksekutif Walhi Aceh M Nur. Foto : ANTARA Aceh

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh meminta kepada Plt Gubernur Aceh dan Bupati Pidie untuk meninjau kembali dan tidak menerbitkan segala bentuk izin dan rekomendasi terkait rencana pembangunan PLTA Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada Kanalinspirasi.com, Rabu (3/6) di Banda Aceh mengatakan, permintaan untuk tidak memproses izin pembangunan PLTA Pidie sudah disampaikan kepada Ketua Komisi Amdal Aceh dan surat tembusan disampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, Bupati Pidie, Ketua DPR Aceh dan pihak terkait lainnya.

Bacaan Lainnya

Permintaan penghentian pembangunan tersebut, menurut Walhi karena kegiatan itu akan berdampak sangat serius terhadap kelangsungan kawasan hutan, memperparah konflik satwa – manusia, memperparah kegiatan pertambangan emas ilegal dan ilegal logging, mengggangu kawasan hutan yang telah diperuntukan untuk masyarakat, menimbulkan bencana ekologi, dan tidak sesuai dengan tata ruang.

Karena alasan itu, ia minta kepada Ketua Komisi AMDAL untuk tidak melanjutkan proses pembahasan dokumen lingkungan kegiatan pembangunan PLTA Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

Jikapun kemudian PLTA Lutueng tetap dilanjutkan pembangunannya maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-udangan, prosedural perizinan, dan substansi pembangunan.

Permintaan Walhi tersebut menyikapi pengumuman studi AMDAL yang di iklankan pada media (Harian Serambi Indonesia, 28/5/2020) rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lutueng 16 MW di Gampong Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, PT. Mega Tuah Raya.

Berdasarkan hasil pengumuman, lokasi pembangunan PLTA Lutueng termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki kegiatan pertambangan emas illegal dan illegal logging. Dimana kegiatan pertambangan emas illegal tersebut sampai hari ini masih aktif dengan melibatkan 2064 penambang, 297 lubang tambang yang berada di 850 ha kawasan hutan lindung.

Dengan dilakukannya pembangunan PLTA Lutueng diperkirakan akan menjadi persoalan baru dalam kelangsungan DAS dan akan berdampak serius terhadap bencana ekologi sebagaimana perkiraan dampak negatif yang telah disebutkan dalam pengumuman.

Kawasan pembangunan PLTA Lutueng memiliki riwayat konflik Gajah dengan manusia, sehingga diperkirakan hadirnya PLTA Lutueng akan menganggu kawasan koridor Gajah dan ini bententangan dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034. Pasal 16 ayat (2); pembangkit tenaga listrik di Gampong Lutueng adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Krueng Leumieh berkapasitas 6,85 MW. Jadi, PLTA Lutueng di Kr. Geumue yang berkapasitas 16 MW tidak dikenal dalam qanun RTRW Kabupaten Pidie.

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2); menyebutkan bahwa kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Geumpang, Mane, Tangse, Tiro/Truseb, Titue, Keumala dan Glumpang Tiga. Pasal 35; Gampong Lutueng diperuntukan pariwisata alam sebagai pusat konservasi gajah (Conservation Regional Unit).

Pembangunan PLTA Lutueng akan berdampak terhadap kawasan hutan yang sudah diberikan izin oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola dan menjaga hutan, yaitu berdasarkan keputusan:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK, 471/ Menlhk –Setjen/2015 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Desa Gampong Mane seluas + 4.620 ( Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh) hektar pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK, 469/ Menlhk –Setjen/2015 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Desa Gampong Mane seluas + 2.271 ( Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) hektar pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK, 470/ Menlhk –Setjen/2015 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Desa Gampong Mane seluas + 1.048 ( Seribu Empat Puluh Delapan) hektar pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

PLTA Lutueng tidak diatur dalam sistem jaringan energi Aceh sesuai pasal 23 Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033. (md)

Pos terkait