WALHI : Pemerintah Aceh Tak Peka Kerusakan Lingkungan

  • Whatsapp
Lokasi pencemaran lingkungan, diduga tercemar limbah merkuri, di sepanjang daerah aliran sungai di Aceh. Foto: Walhi Aceh

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai Pemerintah Aceh tak peka terhadap persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayas di Aceh.

“Aceh merupakan dearah rawan bencana, banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan tidak terselesaikan dengan baik, hal ini terbukti ketika Pemerintah Aceh tidak melanjutkan kebijakan moratorium tambang dan moratorium perkebunan sawit,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur, Sabtu (4/1).

Bacaan Lainnya

Pemerintah Aceh juga belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu menjadi indikator bahwa Plt. Gubernur Aceh tidak pro terhadap isu lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh belum mampu menertibkan pertambangan emas ilegal. Luas pertambangan emas ilegal di Aceh mencapai 2.226,87 hektar, melibatkan 5.677 tenaga kerja yang tersebar di 806 titik galian pengambilan emas ilegal. Sehingga bedum selesainya persoalan PT Emas Mineral Murni menjadi indikator kegagalan Plt. Gubernur Aceh dan DPRA.

Selain itu, persoalan yang masih dihadapi adalah masyarakat yang berada dilingkungan industri PLTU, batubara, semen dan pabrik kelapa sawit mash menyuarakan protes terrait persoalan pencemaran limbah.

M Nur menambahkan, sampai tahun 2019, Walhi Aceh telah memfasilitasi terbitnya zin Hutan Desa seluas 28.203 hektar di 4 kabupaten di Aceh yang terdampak langsung terhadap 7.877 jiwa yang dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (*)

Pos terkait