Walikota Serahkan Raqan Pertanggungjawaban APBK 2018 ke DPRK

  • Bagikan
Walikota Banda Aceh Aminullah Usman serahkan Rancangan Qanun (Raqan) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2018, diterima Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Heri Julius. (photo : Humas Pemko)

BANDA ACEH – Walikota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Dokumen Raqan tersebut diserahkan secara resmi diterima Wakil Ketua DPRK Heri Julius, pada sidang paripurna, Jumat (13/6) di ruang sidang utama gedung DPRK Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Aminullah menyebut draf Raqan yang diserahkan kepada legislatif itu memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI, selama dua bulan.

Baca Juga: Aminullah: Realisasi Pendapatan Daerah 2018 Sebesar 93,27 Persen

Walikota juga menyebut laporan keuangan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai  dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Ini menjadi salah satu sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh atas transaksi-transaksi dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah terhitung 01 Januari s/d 31 Desember 2018,” katanya.

Aminullah juga mengungkapkan rasa syukur atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dimana dengan dukungan kerja keras serta ketaatan dalam pelaksanaan anggaran secara akuntabilitas dan transparan,  Banda Aceh telah berhasil meraih prestasi opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2018.

“Predikat tertinggi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberikan oleh BPK-RI ini telah mampu kita pertahankan selama 11 kali berturut-turut,” ungkap wali kota yang disambut applause hadirin.

Meski begitu ia mengingatkan, keberhasilan yang sudah didapatkan selama ini bukan untuk membuat kita berbangga diri, akan tetapi untuk menambah rasa syukur kepada Allah SWT. Karena menurutnya, masih banyak kekurangan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan ini.

“Kekurangan dan hambatan yang kita temui selama ini khususnya dalam pelaksanaan APBK 2018, marilah kita perbaiki dan sempurnakan di tahun anggaran berjalan ini. Harapan kami Raqan Pertanggungjawaban APBK ini mendapat pembahasan dan persetujuan lebih lanjut dari dewan yang terhormat,” pungkas walikota. (*)

  • Bagikan